Komisi E DPRD Jatim Prihatin Infrastruktur Pendidikan SMA dan SMK Kurang Diperhatikan Pemprov
Pemprov Jawa Timur diminta bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan pendidikan SMA dan SMK, khususnya sekolah negeri.
Penulis: Achmad Amru Muiz | Editor: Dwi Prastika
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJatim.com, Achmad Amru Muiz
TRIBUNJATIM.COM, NGANJUK - Pemprov Jawa Timur diminta bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan pendidikan SMA dan SMK, khususnya sekolah negeri. Terutama dalam bidang bantuan infrastruktur pendidikan SMA dan SMK yang dinilai saat ini kurang maksimal dan memenuhi kebutuhan.
Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Ida Bagus Nugroho mengatakan, pihaknya banyak menerima masukan dan laporan dari masyarakat di wilayah dapil 11 Jawa Timur wilayah Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten/Kota Madiun tentang kurangnya perawatan ataupun penambahan infrastruktur pendidikan SMA dan SMK.
Padahal, sarana infrastruktur pendidikan tersebut sangat dibutuhkan dalam proses pendidikan tingkat SMA dan SMK.
"Ini menjadi perhatian serius kami, karena dengan infrastruktur pendidikan yang kurang atau menurun menjadikan prestasi dari SMA atau SMK itu bisa ikut turun. Kondisi tersebut tidak boleh terus terjadi di Jawa Timur," kata Ida Bagus Nugroho seusai menggelar Reses III tahun 2020 di Kelurahan Kramat Kecamatan Nganjuk Kota, Kabupaten Nganjuk, Rabu (11/11/2020).
Dijelaskan Ida Bagus Nugroho, adanya perubahan kewenangan dalam pengelolaan pendidikan tingkat SMA dan SMK ke tangan Provinsi Jawa Timur tersebut harus betul-betul diikuti dengan langkah-langkah menuju lebih baik. Bukan sebaliknya, setelah pengelolaan SMA dan SMK yang sebelumnya ada di tangan pemerintah kabupaten/kota lebih bagus, justru ketika dikelola Provinsi Jawa Timur menjadi menurun. Bahkan, kecenderungan adanya pembiaran dalam pengelolaan tidak boleh terjadi.
Baca juga: Bupati Novi Siapkan Potensi Daerah Antisipasi Efek Domino Perkembangan Kawasan Industri Nganjuk
"Kasihan anak didik tingkat SMA dan SMK, terutama di sekolah prestasi menjadi turun prestasinya karena kurangnya perhatian dalam hal pengelolaan oleh Provinsi Jawa Timur," ucap Ida Bagus Nugroho dari Fraksi PDIP DPRD Jatim tersebut.
Di samping itu, diungkapkan Ida Bagus Nugroho, untuk tenaga pengajar di SMA dan SMK juga harus mendapatkan perhatian lebih sekarang ini oleh Pemprov Jawa Timur.
Ini dikarenakan keberadaan tenaga pengajar terutama pegawai negeri sipil (PNS) di SMA dan SMK masih sangat kurang. Dan terpaksa kekurangan tenaga pengajar tersebut diisi oleh guru THL atau honorer daerah.
Namun, tenaga guru bantuan tersebut tidak diimbangi dengan insentif yang diterima. Akibatnya kesejahteraan tenaga pengajar tersebut tidak maksimal.
Baca juga: Pengunjung Obyek Wisata Nganjuk Makin Ramai, Satgas Covid-19 Intensifkan Patroli Protokol Kesehatan
"Kalau sudah begitu, bagaimana bisa kualitas pendidikan SMA dan SMK di Jatim ini dapat dinaikkan semakin baik dengan kondisi banyak kekurangan dalam kegiatan pendidikan itu sendiri," ucap Ida Bagus Nugroho.
Oleh karena itu, imbuh Ida Bagus Nugroho, pihaknya yang menjadi anggota Komisi E bidang Kesra DPRD Provinsi Jawa Timur akan berupaya membicarakan kondisi tersebut dengan Dinas terkait di Pemprov Jawa Timur.
Apalagi dalam waktu dengan akan ada pembahasan KUA PPAS 2021 sehingga akan dipertanyakan alokasi anggaran untuk peningkatan kualitas pendidikan tingkat SMA dan SMK di Jawa Timur itu seperti apa dan untuk apa saja.
"Kami akan coba lihat dari pembahasan KUA PPAS itu nanti, bila anggaranya dirasa minim maka kami siap untuk meminta dinaikkan demi kualitas pendidikan SMA dan SMK di Jawa Timur yang semakin baik," tutur Ida Bagus Nugroho.
Editor: Dwi Prastika
