Pemkab Mojokerto Bahas Soal Regulasi Penanganan Covid-19

Pemkab Mojokerto bersama Pengurus Daerah Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (AP HTN-HAN) Provinsi Jawa Timur,

Penulis: Mohammad Romadoni | Editor: Yoni Iskandar
mohammad romadoni/surya
Pjs Bupati Mojokerto, Himawan Estu Bagijo dalam kegiatan Webinar nasional bertajuk 'Tanggung Gugat dan Tanggung Jawab Pemda dalam Penyelesaian Covid-19'. 

TRIBUNJATIM.COM, MOJOKERTO - Pemkab Mojokerto bersama Pengurus Daerah Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (AP HTN-HAN) Provinsi Jawa Timur, melangsungkan Webinar nasional bertajuk
'Tanggung Gugat dan Tanggung Jawab Pemda dalam Penyelesaian Covid-19.

Kegiatan Webinar tersebut menitikberatkan tentang peran Pemda yang memiliki tanggung jawab besar untuk menentukan regulasi dalam penyelesaian penanganan Pandemi virus Corona atau Covid-19 di wilayah Kabupaten Mojokerto.

Penerapan regulasi-regulasi penanganan Covid-19 seperti PSBB, semi Lockdown, Operasi Yustisi penegakan Prokes dan lainnya merupakan bentuk tanggung jawab dari Kepala Daerah yang mengambil tindakan tegas atas kebijakannya.

Pjs Bupati Mojokerto, Himawan Estu Bagijo mengatakan penerapan regulasi-regulasi yang diambil oleh Kepala Daerah harus berimbang dengan kondisi di lapangan fokus untuk penanganan Pandemi Covid-19.

"Tata regulasi terkadang belum sepenuhnya mengcapture dari awal bahkan ketinggalan dari kenyataan. Jangan sampai ya, kita sudah kerja, sudah menyelesaikan persoalan, tapi belakangnya dituntut ada tanggung jawab regulasi yang belum tercover," ungkapnya di Pendapa Graha Majatama, Minggu (15/11/2020).

Baca juga: MotoGP Valencia 2020 - Start dari Barisan Belakang, Rossi Ungkapkan Kekecewaan ke Yamaha

Baca juga: Warga Kedungkandang Nyaris Dibegal di Kawasan Comboran, Dipukuli 4 Orang Minta Kunci Motor 

Baca juga: Bunaken Masuk Cagar Biosfir UNESCO, Ketua DPD RI LaNyalla Dorong Pariwisata di Sulawesi Utara

Suko Wijono Ketua Asosiasi HTN-HAN Provinsi Jawa Timur, menjelaskan tujuan Webinar akan membedah banyak regulasi-regulasi khususnya dalam penanganan Covid-19.

Apalagi, kata dia, Covid-19 memang meresahkan. Pemda sangat sigap dalam penanggulangan Landemi.

"Dulu sebelum ada PSBB, daerah-daerah sudah bergerak dengan berbagai program ada yang lockdwon dsb. Itu karena ada rasa tanggung jawab dari seorang Kepala Daerah untuk mengambil tindakan tegas yang pasti akan ada Pro-kontra," terangnya.

Ketua Dewan Pertimbangan AP HTN-HAN Jatim, Soekarwo memaparkan materi pengantar seminar seputar hukum tata negara maupun administrasi.

"Saya sampaikan dulu update Covid-19 per tanggal 13 November 2020 yakni kasus positif 452.291, sembuh 382.084 dan meninggal 14.933 dan ini pagebluk luar biasa," terangnya.

Menurut Soekarwo, perlu kesadaran masyarakat untuk membantu pencegahan Covid-19 melalui adaptasi kebiasaan baru penerapan 3 M. Selain itu, pihaknya juga mengapresiasi kinerja aparat TNI/POLRI telah memberikan sumbangsih membantu penegakan disiplin Prokes.

"Kita diminta tafakur apa yang sudah kita lakukan, hingga kita refleksikan dengan kehati-hatian melalui 3M. Tapi tetap harus diluruskan lagi tanggung gugat dan tanggung jawab. Kita persuasif dulu sebelum regulasi-regulasi diterapkan," ucap Pakde Karwo.

Webinar siang ini, dilanjutkan dengan bedah materi oleh tiga narasumber dari kalangan akademisi bidang hukum tata negara dan administrasi, antara lain Dwi Rahayu Kristianti, Priya Djatmika dan Riawan Tjandra.

Adapun rangkaian webinar dilanjutkan di Ubaya Training Center (UTC) Trawas pada malam hari, dengan pembahasan terkait evaluasi organisasi dan persiapan munas APHTN-HAN. Webinar disajikan oleh beberapa narasumber antara lain Anton Prijatno, Harjono, Suko Wijono serta Pjs Bupati Mojokerto.(Mohammad Romadoni/Tribunjatim.com)

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved