Serap Aspirasi Buruh Mojokerto, Anggota DPRD Jatim Suwandi Disambati Soal UMP hingga BPJS

Anggota DPRD Jatim, Suwandi Firdaus, Sabtu (14/11/2020) bertemu buruh di kawasan Mojosari, Mojokerto membahas masalah ketenagakerjaan.

SURYA/Bobby Koloway
Anggota DPRD Jatim, Suwandi Firdaus, bertemu konstituen dalam tajuk Serap Aspirasi Masyarakat dalam Masa Reses III tahun 2020 DPRD Jatim, Sabtu (14/11/2020) di kawasan Mojosari, Mojokerto. 

TRIBUNJATIM.COM, MOJOKERTO - Anggota DPRD Jatim, Suwandi Firdaus, Sabtu (14/11/2020) bertemu buruh di kawasan Mojosari, Mojokerto. Dalam pertemuan ini, sejumlah masalah ketenagakerjaan terungkap. 

Dalam tajuk Serap Aspirasi Masyarakat dalam Masa Reses III tahun 2020 DPRD Jatim, perwakilan buruh menyampaikan sejumlah permasalahan di sektor ketenagakerjaan.

Di antaranya belum diterapkannya UMP di sebagian perusahaan di sana.

"Kami menyoal belum adanya langkah tindak lanjut dari Pemprov Jatim soal penerapan besaran upah ini. Ada beberapa yang masih di bawah standar dari yang telah ditetapkan," kata perwakilan buruh, Rendi di hadapan Suwandi.

Buruh yang juga tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Mojokerto ini juga menyoal beberapa perusahaan yang tak mendaftarkan karyawannya ke dalam BPJS.

Baca juga: Para Mantan Komisioner KPU-Bawaslu di Jatim Bentuk JaDI, Siap Kawal Pilkada 2020

Baca juga: Pria di Malang Ditemukan Tewas Gantung Diri di Rumah, Diduga Tak Tahan dengan Penyakit yang Diderita

"Padahal, hal ini menjadi kewajiban perusahaan," ujar perwakilan buruh lainnya.

Belum selesai di situ, para buruh juga menyoal Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi bagi karyawan. Mereka menganggap penyaluran bantuan dari pemerintah pusat tersebut sebagian tidak tepat sasaran.

Menjawab keluhan tersebut, Suwandi siap menindaklanjuti. Anggota Fraksi NasDem ini menegaskan bahwa masalah ketenagakerjaan menjadi salah satu fokus perjuangannya di DPRD Jatim.

"Hal-hal yang menyangkut tenaga kerja, terutama soal kesejahteraan buruh, tentu akan kami perjuangkan. Kami akan berkoordinasi dengan Dinas terkait," katanya.

Terkait dengan penerapan upah minimum misalnya, ia mendorong Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jatim untuk memperketat Pengawasan perusahaan.

"Selama ini, pihak eksekutif mengakui Pengawasan belum maksimal," kata Suwandi yang juga Anggota Komisi E DPRD Jatim ini.

Pun demikian pula dengan kewajiban mengikutsertakan para karyawan ke dalam BPJS. "Hal-hal administratif seharusnya bisa diantisipasi pihak eksekutif," kata Ketua DPD NasDem Mojokerto ini.

Baca juga: Lumajang Diguyur Hujan Lebat, Jalur Tambang Pasir Rusak Diterjang Banjir Lahar Semeru

Baca juga: Remaja di Ponorogo Tewas Tenggelam di Sungai, Polisi: Diselami Berkali-kali

Tak ingin hal ini terulang, pria yang juga menjabat Wakil Ketua Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Jawa Timur atau (FSP RTMM-SPSI) Jatim ini akan mengingatkan jajaran eksekutif.

Tak hanya pada penerapannya saja, namun juga mulai dari penetapan UMK pada akhir November mendatang.

"Kami juga akan mengawal penetapan UMK di Provinsi agar bisa sesuai dengan aspirasi buruh di Mojokerto. Upah menjadi salah satu penunjang kesejahteraan bagi pekerja," kata legislator dari Dapil Jatim X (Mojokerto/Jombang) ini. 

"Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir. Fungsi kami di DPRD Provinsi, di antaranya memberikan jaminan bahwa aspirasi dan masukan bapak dan ibu dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dengan baik. Terutama, yang menyangkut kesejahteraan masyarakat," tegas Sekretaris DPC SPSI Kabupaten Mojokerto ini. (SURYA/Bobby Koloway)

Editor: Pipin Tri Anjani

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved