Para Mantan Komisioner KPU-Bawaslu di Jatim Bentuk JaDI, Siap Kawal Pilkada 2020

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) mendeklarasikan pembentukan organisasi di Jawa Timur, Sabtu (14/11/2020).

Organisasi ini mewadahi pegiat demokrasi yang berpusat di Jakarta.

Organisasi yang juga dikenal dengan Indonesia Democracy Network, digawangi oleh beberapa mantan penyelenggara pemilu di Jatim.

Baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang sudah purna dalam menjalankan tugasnya.

"Kami akan segera tancap gas, berperan aktif mengawal proses demokrasi di Jatim, khususnya pada Pemilihan Serentak 2020 ini," kata Eko Sasmito, Ketua JaDI Jatim.

Eko yang juga mantan Ketua KPU Jatim periode 2013-2018 ini menjelaskan bahwa JaDI di tingkat pusat telah terbentuk sejak 14 Agustus 2019 lalu.

Baca juga: Pria di Malang Ditemukan Tewas Gantung Diri di Rumah, Diduga Tak Tahan dengan Penyakit yang Diderita

Baca juga: Debat Terbuka Pilkada Lamongan, Ini Komentar Budayawan Alumnus Fisip Unair Surabaya

Selanjutnya, diikuti pembentukan di seluruh provinsi di Indonesia.

Eko juga menjelaskan bahwa JaDI beranggotakan mantan penyelenggara pemilu.

"Ini diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga JaDi," ungkapnya.

Selain digawangi oleh mantan Komisioner KPU Jatim, dalam susunan kepengurusan JaDi provinsi Jatim terdapat nama-nama yang cukup dikenal sebagai penyelenggara pemilu.

Misalnya, Sufyanto, Ketua Bawaslu Jatim 2013-2018, yang menjabat Sekretaris JaDI Jatim.

Kemudian, Komisioner KPU Jatim periode 2013-2018, Dewita Hayu Shinta, sebagai Direktur Eksekutif JaDI Jatim.

Di jajaran presidium JaDI Jatim, terdapat beberapa mantan penyelenggara pemilu di tingkat Provinsi maupun Kabupaten Kota, seperti Agus Mahfud Fauzie, Elsa Fifajanti, serta Imron Nafifah.

Eko mengatakan JaDi Jatim merupakan kepanjangan tangan JaDI pusat.