Pilkada 2020

Sedikit Tahanan Polrestabes Surabaya dan Polsek Jajaran yang Nyoblos di Pilkada 2020, Ini Sebabnya

61 tahanan rutan Mapolrestabes Surabaya suarakan hak pilihnya dari balik jeruji besi. Pelaksanaan dengan menerapkan protokol kesehatan.

Penulis: Firman Rachmanudin | Editor: Hefty Suud
SURYA/FIRMAN RACHMANUDIN
Suasana Pemungutan Suara di tahanan Mapolrestabes Surabaya oleh petugas KPPS TPS 17 dan 18 Kecamatan Krembangan Surabaya, Rabu (9/12/2020). 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Suasana pencoblosan Pilkada Surabaya 2020 tetap bisa dirasakan para tahanan yang terjerat berbagai kasus tindak pidana di wilayah hukum Polrestabes Surabaya.

Meski dibalik jeruji besi, mereka yang punya hak pilih dan merupakan warga Surabaya bisa menggunakan hak pilihnya.

Pencoblosan di rumah tahanan juga dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan ketat.

Baca juga: Daftar Aktor Ganteng yang Maju di Pilkada Serentak 2020 Jabar, Ada Sahrul Gunawan hingga Adly Fairuz

Baca juga: SOSOK Eri Cahyadi Calon Wali Kota Surabaya, Cek Biodata Lengkap Pemenang Quick Count Pilkada 2020

"Teknisnya petugas KPPS yang akan datangi tahanan. Disana akan dilakukan pemungutan suara berikut bilik suara dan kotak suara dengan pengawalan ketat dan tetap tegakkan protokol kesehatan," kata Wakapolrestabes Surabaya, AKBP Hartoyo.

Setidaknya daei 507 tahanan di rutan Mapolrestabes Surabaya, ada 61 tahanan yang memiliki hak pilih di Surabaya.

Sementara itu di polsek jajaran ada sekitar  111 tahanan yang juga diberikan kesempatan menggunakan hak pilihnya.

Baca juga: Hasil Pilkada Malang 2020: Perolehan Suara SanDi Jauh Unggul di TPS Cawabup Didik Gatot Subroto

Baca juga: Grand City Mall Surabaya Beri Promo Spesial Pesta Demokrasi: Khusus untuk Warga yang Ikut Nyoblos

"Prinsipnya Polrestabes Surabaya dan jajaran memfasilitasi para tahanan untuk ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi karena itu merupakan haknya dan sudah diatur dalam mekanisme perundang-undangan. Kami hanya mengawasi dan memberikan fasilitas untuk mereka menggunakan hak suaranya," tambahnya.

Disinggung terkait sedikitnya jumlah tahanan yang ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi lima tahunan pemimpin kepala daerah itu, polisi menyebut jika pihak keluarga tahanan tidak memberikan data dan dokumen yang harus diserahkan.

"Kenapa sedikit?, itu bisa banyak faktor. Salah satinya adalah,pihak keluarga tidak mengajukan syarat administratif untuk kami teruskan ke KPPS wilayah tahanan itu bertempat," tandasnya.

Penulis: Firman Rachmanudin

Editor: Heftys Suud

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved