Prabowo Godok Calon Ketua Definitif Gerindra Jatim, Sejumlah Kriteria Jadi Acuan

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto sedang menyiapkan nama Ketua Definitif DPD Gerindra Jawa Timur.

Sejumlah kriteria Ketua DPD harus bisa dipenuhi oleh para kandidat.

"Memang, DPP yang akan memproses Ketua definitif. Tentu, akan ada jalurnya (mekanismenya)," kata Ketua Dewan Eksekutif Majelis Kehormatan Partai DPP Gerindra, Habiburokhman kepada TribunJatim.com, Senin (4/1/2020).

Dalam mekanisme di Gerindra, DPP menjadi satu-satunya unsur yang akan menentukan Ketua DPD definitif. 

"Berdasarkan Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga, tetap Pak Prabowo (Prabowo Subianto, Ketua Umum Gerindra) yang akan menentukan," kata Habiburokhman yang juga  Wakil Ketua Umum bidang Hukum dan Advokasi Gerindra Jatim ini.

Baca juga: UPT Puskesmas Pademawu Pamekasan Ditutup Selama 14 Hari, 3 Pegawai Positif Covid-19

Dalam memutuskan nama yang diusung, DPP juga tak menunggu usulan dari daerah. Hak prerogatif memilih Ketua DPD di lingkungan provinsi menjadi kewenangan Prabowo sebagai Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Gerindra.

Habiburokhman hanya memastikan, bahwa nama kandidat yang kini tengah digodok oleh Prabowo lebih dari satu. "Kalau nama (calon), sudah pasti banyak," ungkapnya.

Namun Habiburokhman enggan menyebut masing-masing nama yang dimaksud. Yang pasti, masing-masing nama tersebut telah dipertimbangkan Prabowo.

"Sebab, yang dimaksud DPP adalah Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum, Pak Prabowo. Mutlak (memilih Ketua DPD) adalah kewenangan beliau," katanya.

Habiburokhman melanjutkan, figur Ketua DPD harus memenuhi sejumlah kriteria. Hal ini juga telah termaktub dalam pedoman organisasi.  "Kriteria itu sudah jelas ada di Ad/Art," katanya.

Sekalipun demikian, untuk memimpin Partai di Provinsi sebesar Jawa Timur bukanlah hal yang mudah. Perlu sosok yang komplit, yang bukan hanya mampu menyolidkan internal partai namun juga bisa menjembatani dengan unsur luar.

Untuk memenuhi hal tersebut, syarat pertama merupakan sosok yang bersih, tidak pernah tersangkut kasus hukum. "Baik terhadap masalah hukum maupun potensi hukum," katanya.

"Sehingga, jangan sampai ketika dipercaya menjadi Ketua DPD, kemudian tersangkut kasus hukum di kemudian hari. Hal ini harus di-tracking bener-bener dan diantisipasi," terangnya.

Kedua, merupakan figur yang mau kerja keras. "Sebab, Jawa Timur memiliki 38 kabupaten/kota. Ketua DPD Gerindra provinsi harus mau berkeliling di daerah," katanya.

Kriteria ketiga, Ketua Gerindra Jatim harus bisa diterima semua kalangan masyarakat. "Di daerah tentu ada berbagai latarbelakang masyarakat, tentu hal ini harus bisa disatukan," katanya.