Breaking News:

Sikapi Pembatasan, Dewan Pemkot Surabaya Pikirkan Solusi Verifikasi Tempat Usaha

Komisi B DPRD Surabaya menyarankan Pemerintah Kota untuk mencari solusi dalam mensikapi pembatasan skala mikro pada 11-25 Januari mendatang

Editor: Januar Adi Sagita
Istimewa/TribunJatim.com
Anggota DPRD Surabaya, John Thamrun 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA -- Komisi B DPRD Surabaya menyarankan Pemerintah Kota untuk mencari solusi dalam mensikapi pembatasan skala mikro pada 11-25 Januari mendatang.

Keputusan Pemerintah Pusat ini perlu disikapi ditingkatan kota, dengan tidak mematikan kondisi perekonomian.

"Perlu solusi. Salah satunya Pemkot harus memverifikasi lokasi-lokasi untuk tempat usaha tangguh," kata Anggota Komisi B DPRD Surabaya, John Thamrun.

Baca juga: Soal PSBB Jawa Bali, Wagub Jatim Sebut Akan Ada Instruksi Yang Lebih Spesifik

Dikonfirmasi Rabu (6/1/2021), John menjelaskan, perlunya verifikasi ini dengan melihat lokasi-lokasi usaha yang nantinya diterbitkan sertifikasi.

Sertifikasi ini nantinya dikatakan John bisa berupa surat keterangan maupun berbentuk pengesahan lain, yang menjadi tanggung jawab Dinas atau lembaga terkait yang ditunjuk oleh pemerintah.

Ia mencontohkan, beberapa lokasi usaha di Surabaya telah menetapkan protokol kesehatan (Prokes)."Artinya pengusaha ini sudah patuh. Namun, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan pembatasan. Mau tidak mau akan mengancam keterpurukan ekonomi lagi di Surabaya," terang politisi PDIP.

Beberapa restoran atau tempat usaha yang telah memenuhi standar prokes meliputi, kondisi usaha diruang terbuka, penyediaan fasilitas cuci tangan, pengecekan suhu tubuh dan pelayanan yang memenuhi standar prokes.

Legislator dengan beground pengacara ini menambahkan, penerbitan sertifikasi harus betul-betul sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan, IDI, maupun standar WHO.

"Ini kan jadi solusi. Supaya ekonomi tidak kembali terpuruk, dan masih bisa berputar kembali," ungkap JT (John Thamrun).

Diketahui, pembatasan dikeluarkan pemerintah pusat untuk  wilayah-wilayah dengan kriteria yang sudah ditetapkan pemerintah pusat. 

Beberapa kriteria itu adalah kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional atau pun 3%, tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional yaitu di bawah 82%, tingkat kasus aktif di bawah rata-rata tingkat kasus aktif nasional yaitu sekitar 14%, dan tingkat keterisian rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR) untuk ICU dan isolasi yang di atas 70%.

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved