Warga Kabupaten Malang akan Dapat Tanah 1 Hektare Jika Mau Ikut Transmigrasi

Reporter: Erwin Wicaksono | Editor: Januar AS

TRIBUNJATIM.COM, MALANG -  Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang siap memfasilitasi warga di wilayahnya yang ingin mengikuti program transmigrasi. 

Pada tahun ini, Kabupaten Malang mendapatkan jatah 7 Kepala Keluarga (KK) guna diberangkatkan ke Kabupaten Simeulue, Aceh.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Malang, Yoyok Wardoyo menjelaskan, program tersebut berasal dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT).

"Alhasil kami harus menjaring atau mencarikan sebanyak 7 KK. Nanti setiap KK akan mendapatkan lahan 1 hektare di Simeulue, Aceh," ujar Yoyok ketika dikonfirmasi.

Baca juga: Babinsa Lamongan Blusukan Sosialisasi PPKM dan Vaksinasi, Tebar Optimis Menekan Sebaran Covid-19

Kata Yoyok, jatah Kabupaten Malang bisa bertambah jika kota atau kabupaten lain tidak mendaftarkan peserta transmigrasi. Jumlah maksimal kuota yang akan diberikan mencapai 10 KK.

Yoyok memastikan warga Kabupaten Malang tak perlu khawatir tentang cara bertahan hidup di Kabupaten Simeulue. Pasalnya Disnaker Kabupaten Malang akan memberikan pelatihan kepeda calon transmigran sebelum diberangkatkan.

"Mereka akan dilatih dan diberikan sebuah keterampilan sebagai bekal. Karena lahannya baru dibuka. Jadi satu atau dua tahun baru bisa panen atau produktif. Maka kurun sebelum produktif ini kita bekali survival atau bertahan hidup," jelas Yoyok.

Pada program ini, calon transmigran tidak perlu memusingkan biaya keberangkatan menujut Kabupaten Simeulue. 

"Program ini dibiayai oleh kementerian transmigrasi. Dia kan beli lahan di pemerintahan di sana. Mereka pindahnya harus satu KK dan lahannya diberikan kepada mereka," beber Yoyok.

Terakhir, Yoyok menerangkan kini pihaknya tengah berpacu dengan waktu untuk menjaring para calon transmigran untuk berangkat ke wilayah yang berada di 150 km dari lepas pantai Barat Aceh itu.

"Keberangkat dilakukan pada Desember 2021 mereka harus berangkat. Tentu kalau tidak ada perubahan dari pemerintah pusat," tutupnya. (ew)