Sejumlah Kader Keluar Pasca Ketua DPC Tuban Diganti, Gerindra Jatim: Kader Sebaiknya Patuh DPP
Sejumlah kader menyatakan keluar pasca Ketua DPC Tuban diganti, Gerindra Jatim: kader sebaiknya patuh pada instruksi DPP.
Penulis: Bobby Constantine Koloway | Editor: Dwi Prastika
lihat foto
Reporter: Bobby Constantine Koloway | Editor: Dwi Prastika
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Jawa Timur berharap seluruh kader untuk patuh dan tunduk terhadap keputusan DPP.
Gerindra Jawa Timur mengingatkan, penunjukan Ketua DPC merupakan hak prerogatif Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto.
Hal ini disampaikan Plt Ketua DPD Gerindra Jawa Timur, Anwar Sadad menyikapi mundurnya 13 dari 20 Pimpinan Anak Cabang (PAC) di bawah DPC Gerindra Tuban.
Pengunduran diri ini diambil setelah Harry Susanto ditunjuk sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Tuban untuk menggantikan Tri Astuti pada pertengahan Januari 2021 lalu.
"Kewenangan mengganti (ketua) DPC ada di tangan DPP. Semua SK DPC ditandatangani Ketua Umum (Prabowo Subianto) dan Sekretariat Jenderal (Ahmad Muzani)," kata Anwar Sadad saat dikonfirmasi di Surabaya, Jumat (29/1/2021).
Baca juga: Kegaduhan di Gerindra Tuban, Pengurus di 13 PAC Nyatakan Mundur dari Kepengurusan Partai
Keputusan mengganti juga bukan tanpa sebab, namun ada sejumlah evaluasi yang mendalam oleh DPP.
Bukan hanya untuk DPC Bojonegoro dan Tuban, namun juga 36 DPC lainnya.
"Setiap organisasi pasti memiliki evaluasi secara reguler, termasuk di Gerindra. Pergantian Ketua di DPC Tuban dan Bojonegoro semata-mata untuk penyegaran. Di-refresh kembali," kata Anwar Sadad.
"Pun demikian pula dengan DPC lainnya. Masing-masing ditata kembali, mulai dari yang disempurnakan, dirombak, hingga diganti," katanya.
Anwar Sadad memberikan komentar soal tudingan bahwa penunjukan Harry Susanto sebagai Ketua DPC Gerindra Tuban dinilai kurang tepat. Sebab, dinilai bukan kader asli partai dan tidak pernah berkeringat untuk partai.
Baca juga: Beri Bantuan untuk Korban Bencana di Jember, Golkar Jawa Timur Salurkan Uang Hingga Pakaian
Menanggapi hal ini, Anwar Sadad tak memungkiri bahwa setiap keputusan yang diambil DPP tak selalu langsung diterima daerah. Bahkan, ada juga yang menimbulkan gejolak seperti halnya yang ada di Tuban.
Namun Anwar Sadad mengingatkan, setiap figur yang ditunjuk untuk memimpin partai di daerah telah memenuhi sejumlah kriteria.
"Bagi beberapa kader mungkin mengecewakan. Tetapi, sebagai kader sudah seharusnya patuh dan tunduk terhadap keputusan DPP," katanya.
"Sumpah kader kami isinya harus loyal terhadap putusan pucuk pimpinan. Sehingga, tidak ada alasan untuk tidak menjalankan putusan," katanya.
DPD Gerindra Jawa Timur pun membuka ruang diskusi apabila kader di akar rumput ingin menyampaikan pendapat.
Baca juga: Dua Srikandi Asal Jawa Timur Kepercayaan Gus Ami Pimpin PKB di Provinsi Lain, Siapa Mereka?
"Bahwa ada pikiran, ide, gagasan untuk kebesaran partai di masa depan, saya sebagai Plt Ketua DPD terbuka untuk bicara dengan baik-baik," kata Wakil Ketua DPRD Jawa Timur ini.
Penyerahan SK penunjukan juga mempertemukan Ketua DPC masing-masing daerah yang lama dengan Ketua DPC yang baru. Baik Ketua DPC Gerindra Tuban yang sebelumnya, Tri Astuti maupun Ketua DPC Gerindra Bojonegoro periode sebelumnya, Budiono dinilai telah menerima putusan tersebut.
"Kami sudah bertemu beliau berdua dan tidak ada masalah. Beliau berdua menyatakan sami'na wa atho'na (patuh) terhadap instruksi partai," ungkap Anwar Sadad.
"Beliau berdua juga siap untuk tetap mengabdi di Partai Gerindra. Bersama-sama untuk tetap membesarkan Partai Gerindra di masing-masing daerah," katanya.
Baca juga: Menangkan Kader Muda di Pilkada, PDI Perjuangan Jawa Timur Ajak Milenial Tak Ragu Masuk Politik
Sementara bagi Ketua DPC yang baru, Ketua DPC Gerindra Tuban Harry Susanto maupun Ketua DPC Gerindra Bojonegoro Sahudi, juga mendapat sejumlah tugas. Di antaranya penataan organisasi partai.
"DPC berhak untuk membentuk PAC. Surat Keputusan dikeluarkan DPC dengan sepengetahuan Ketua DPD Gerindra Jawa Timur," katanya.
Kemudian, segera mengupayakan pengadaan kantor sekretariat DPC yang permanen. Baik di Tuban maupun Bojonegoro.
Juga meningkatkan perolehan kursi hingga mencapai 20 persen dari total kursi DPRD masing-masing daerah, 10 kursi DPRD Tuban maupun 10 kursi DPRD Bojonegoro.
Baca juga: Menang Banyak di Pilkada Serentak 2020, Partai Demokrat Ancang-ancang Target Selanjutnya
Saat ini, di masing-masing DPRD, Gerindra baru mendapatkan 5 kursi DPRD Tuban dan 6 kursi DPRD Bojonegoro.
"Kami minta untuk konsolidasi politik agar pada Pemilu 2024 bisa meraih kursi yang bisa digunakan untuk mengusung calon di Pilkada, minimal ya 20 persen," katanya.
