Tegaskan Loyal Terhadap AHY, Demokrat Surabaya: Para Penghianat Harus Dilawan

Reporter: Bobby Constantine Koloway | Editor: Januar AS

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Partai Demokrat Surabaya menegaskan tak mendengar kabar tawaran Rp100 juta untuk menyetujui Kongres Luar Biasa (KLB). Sebaliknya, Demokrat Surabaya hingga kini loyal terhadap kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum. 

"Saya sebelumnya tidak mendengar adanya tawaran Rp 100 juta kepada DPC yang mau mendukung KLB," kata Ketua DPC Demokrat Surabaya Lucy Kurniasari di Surabaya, Rabu (3/2/2021). 

"Informasi itu baru saya ketahui melalui media massa dua hari yang lalu. Disebutkan, ketua DPC yang diajak ke Jakarta dijanjikan Rp 100 juta. Mereka diberi uang muka Rp 25 juta, dan sisanya dijanjikan akan dilunasi saat KLM," katanya. 

• Dentuman Misterius Terjadi di Malang, Kapolresta Malang Kota : Jangan Panik

Pihaknya bersama barisan DPP akan melawan setiap pihak yang berusaha menggulingkan kepengurusan yang sah. "Para penghianat harus dilawan dengan menegakkan AD/ART. Mari bersatu membersihkan para pengkhianat dari partai," tegasnya. 

Pihaknya, memastikan DPC Demokrat Surabaya tetap tegak lurus patuh dan taat pada Hasil Kongres Partai Demokrat ke V dan semua Instruksi Ketua Umum. "Kami taat azas dan tetap bersikap dan berperilaku sesuai koridor partai," katanya. 

DPC Partai Demokrat Kota Surabaya mendukung bukan hanya dengan secarik kertas, tapi dengan kerja nyata. "Kami tetap berbakti untuk kejayaan Partai Demokrat bersama ketua umum kami, AHY," katanya. 

Kepatuhan itu semata karena kinerja AHY sangat baik. "Hal itu dapat dilihat dari hasil survei yang menunjukkan elektabilitas Partai Demokrat terus meningkat," katanya. 

"Bahkan survei terakhir yang dilakukan lembaga survei independen, elektabilitas Partai Demokrat sudah pada peringkat tiga. Capaian ini tentu sangat menggembirakan dan membuat kami optimis pada Pileg dan Pilpres 2024," kata Anggota DPR RI ini.

Sejak AHY menjabat, tertib administrasi juga semakin baik dan lebih terorganisir mulai dari DPD, DPD, hingga DPC. "Melalui instruksi Ketum membuat semua DPD dan DPC bergerak bersama untuk melayani rakyat. Hal itu dilakukan secara serentak sehingga gaungnya lebih dapat dirasakan rakyat," katanya. 

Pihaknya juga berharap Presiden Joko Widodo memberikan respon atas surat dari AHY. Hal ini terkait dugaan keterlibatan pejabat di lingkaran istana yang menjadi dalang untuk mengkudeta kursi Ketua Umum Partai Demokrat melalui KLB dapat.

"Klarifikasi presiden sangat diharapkan, karena kami meyakini Presiden Jokowi sungguh-sungguh menginginkan partai politik dapat berperan sesuai fungsinya. Karena itu, kami percaya presiden tidak pernah berniat untuk mengganggu apalagi mengintervensi partai politik," katanya. 

"Kami juga yakin, presiden Jokowi ingin menjaga marwah partai politik sebagai pilar demokrasi. Karena itu, kami mengharapkan agar partai politik dapat tetap independent di negeri tercinta," pungkas Anggota Komisi IX DPR RI ini. 

Sebelumnya, Ketua Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengungkapkan, ada aliran dana yang disebarkan kepada DPC untuk menggerakkan ambil alih paksa Partai Demokrat.

Herman menyatakan, partainya masih melakukan pendalaman soal adanya aliran dana tersebut.

"Pertemuan terakhir tentu kami juga berkoordinasi dengan dewan kehormatan partai dan mahkamah partai dalam 1 sampai 2 minggu ini akan bekerja kemudian berita acara untuk yang sudah dipanggil," kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/2/2021). (bob)