Demokrat Tegaskan Patuh Terhadap Instruksi AHY dan SBY, Pasang Badan Hadapi Manuver Eks-Kader

Reporter:  Bobby Constantine Koloway | Editor: Januar AS

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA -  Wacana Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat menggelinding liar di internal.

Satu persatu Eks-Kader yang dipecat menuding Ketua Majelis Tinggi Partai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dinilai tak memiliki andil dalam membesarkan partai.

Mantan politikus senior Demokrat Jhoni Allen Marbun menyebut Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-lah yang melakukan kudeta di Partai Demokrat dengan merebut kepemimpinan Anas Urbaningrum.

Menurut Jhoni, Demokrat telah dianggap sebagai partai dinasti sejak 2013 saat SBY menjadi Ketua Umum melalui KLB. Kemudian putra SBY, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menjadi Sekjen melalui KLB.

"Ini baru pertama kali di Indonesia bahkan di dunia dimana pengurus partai politik, Partai Demokrat, bapaknya, SBY (menjadi) ketua umum dan anaknya (menjabat) Sekjen," kata Jhoni dikutip, Senin (1/3/2021).

Anggota DPR Partai Demokrat ini mengatakan, SBY juga tidak mengeluarkan keringat dalam pendirian Partai Demokrat pada 2004. Partai Demokrat berhasil lolos menjadi peserta Pemilu 2004, kata Jhoni, merupakan hasil kerja keras pendiri dan pengurus di seluruh Indonesia.

Menanggapi hal ini, DPP Partai Demokrat angkat bicara. DPP Demokrat menilai para Eks-Kader tak lagi berhak berbicara soal internal partai.

"(Mereka) jangan baper. Mereka kan bukan kader kami lagi. Jangan lagi bawa-bawa nama Partai Demokrat," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra melalui keterangan tertulis, Senin (1/3/2021).

"Apa yang disampaikan, itu hanya nyanyian sumbang orang-orang yang kecewa karena dipecat. Anda-anda dipecat karena tindakan Anda sendiri, terlibat dalam Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD)," tegas Herzaky.

Herzaky menegaskan Partai Demokrat solid di bawah instruksi AHY. Para pemilik suara dan kader di pusat maupun di daerah, disebut justru banyak yang bersuka cita para pelaku GPK-PD dipecat.

"Bahkan, di Jatim ada yang cukur gundul menyampaikan rasa syukurnya," kata Ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia (UI) periode 2019-2022 ini.

Herzaky juga angkat bicara soal SBY yang dianggap tidak memiliki andil membesarkan partai. "Kalau dibilang SBY tidak berdarah-darah membangun Partai Demokrat, mungkin yang bilang begitu tidak tinggal di planet bumi. Tapi, tinggal di planet Mars kali," sindirnya.

Persepsi tersebut dinilai Herzaky sebagai manipulasi sejarah. Sebab, justru SBY-lah yang memiliki andil besar sejak Demokrat resmi berdiri.

Ia menceritakan, gagasan membentuk partai ini dimulai ketika SBY kalah dari Hamzah Haz untuk menjadi calon wakil presiden Megawati Soekarnoputri dalam pemilihan di Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2001. Ventje Rumangkang (almarhum) kemudian menyarankan SBY mendirikan partai.

"Bapak Ventje menyampaikan bahwa banyak orang yang menginginkan SBY menjadi pemimpin nasional, termasuk menjadi wakil presiden," kata mantan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) DPP Partai Demokrat ini.

Setelah berdiskusi dengan Ani Yudhoyono, SBY kemudian mengamini usulan Ventje. SBY pula yang kemudian menciptakan nama, logo, bendera, mars, hingga manifesto politik Partai Demokrat.

Partai ini pun didirikan pada 9 September 2001, mengambil tanggal yang sama dengan hari ulang tahun SBY pada tanggal dan bulan yang sama. "Begitu pula dengan pemilihan jumlah deklarator pendiri partai sebanyak 99 orang," katanya.

Hal ini menunjukkan kuatnya representasi SBY dalam Demokrat. Menurutnya, hal ini pula yang diharapkan rakyat pada Partai Demokrat sebagai kendaraan politik SBY maju dalam pencapresan di 2004.

"Realita politik menyebutkan: kalau tidak ada figur Pak SBY orang enggak akan memilih Partai Demokrat. Sebagai contoh, suara Partai Demokrat 20 persen di tahun 2009, suara Bapak SBY 61 persen. Ini saja sudah menunjukkan, ketokohan Bapak SBY itu sangat penting bagi Partai Demokrat," katanya.

Herzaky juga menanggapi soal SBY yang disebut telah mengkudeta Anas melalui KLB. Menurutnya, sejarah Partai Demokrat justru melindungi Anas ketika masih beredar isu terkait kasus korupsi.

"Permintaan DPD dan DPC agar Anas di KLB-kan justru haknya dilindungi oleh majelis tinggi waktu itu. Meskipun, elektabilitas Partai Demokrat turun terus waktu itu karena kasus Anas," katanya.

"Anas baru diterpa isu dan belum menjadi tersangka. Majelis Tinggi Partai lakukan penyelamatan hak Anas sebagai Ketum sampai akhirnya Anas sulit diselamatkan karena posisi tersangka. Itu ada dalam AD ART," katanya.

"Jadi, untuk mantan kader kami yang baru saja dipecat sebagai kader, jangan umbar pepesan kosong. Sebaiknya waktu yang ada dipakai buat membantu rakyat yang sedang kesulitan akibat pandemi dan bencana. Jangan buat kisruh dan rusak demokrasi kita," katanya.

"Partai Demokrat sedang fokus bekerja untuk membantu rakyat terdampak covid-19 dan bencana. Tidak perlu meladeni lagi pepesan kosong dari mantan kader yang baru saja kami pecat," pungkasnya. (bob)