Eri Cahyadi: Warga Surabaya Harus Bergaji UMK, Perkeluarga Berpenghasilan 7 Juta

Reporter: Bobby Constantine Koloway | Editor: Januar AS

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya ingin memastikan penghasilan warganya sesuai standar. Perorang minimal berpenghasilan UMK dan apabila ditotal, perkeluarga mencapai Rp7 juta rupiah. 

"Kami berharap semua warga Surabaya pendapatan minimal UMK. Kalau bisa, tidak UMK saja, tapi kita target 7 juta (perkeluarga)," kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Surabaya, Jumat (12/3/2021). 

Menindaklanjuti target tersebut, Cak Eri telah menginstruksikan Dinas Sosial untuk mendata penghasilan warga di Surabaya. Dinsos bisa bekerjasama dengan para camat, lurah, hingga RW, dan RT. 

Pekan depan pendataan ditargetkan selesai. "Setelah didata, diketahui orang ini pendapatannya sekian. Ada yang belum bekerja: bapaknya atau anaknya," kata Eri ditemui di Surabaya. 

Baca juga: Pasca Sidak Jalan di Mengare, Bupati Gresik Dipertanyakan Anak Buah: Kenapa Sidak Hari Libur?

Sehingga, Pemkot nantinya bisa memetakan jumlah penghasilan warganya. Selanjutnya, menentukan tindaklanjutnya. 

"Misalnya, ada yang berpenghasilan Rp2,5 juta. Berarti kurang dari UMK," katanya.  

Apabila masih ada yang berpenghasilan di bawah UMK Surabaya (sekitar Rp4,3 juta), Pemkot akan memberikan intervensi. Di antaranya dengan memperkerjakan di lingkungan pemkot Surabaya. 

Memperkerjakan sebagai pegawai kontrak. "Misalnya, dijadikan Satgas. Pendapatannya bisa di atas Rp4 juta per bulan, artinya bermanfaat," kata mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini. 

Cak Eri menegaskan, Pemkot Surabaya konsisten memprioritaskan warga ber-KTP Surabaya berkerja di lingkungan Pemkot. "Sebab ini, uang APBD Surabaya. Kami akan gunakan kepentingan warga Surabaya," katanya. 

Pemkot memastikan warganya harus berkerja dengan mendapatkan penghasilan yang laik. "Karena itu kami mohon maaf betul, kami utamakan terlebih dahulu untuk warga Surabaya," katanya. 

"Kami tata, kami kembalikan ke masyarakat. Toh, pajak juga dari masyarakat, kalau tak ada masyarakat juga ada pendapatan bagi daerah," katanya. 

Sedangkan bagi keluarga yang belum memiliki anak atau anaknya masih sekolah, Cak Eri menyiapkan solusi lain. Yakni dengan melatih anggota keluarga lain, misalnya si ibu dengan keterampilan kerja.

Misalnya, dengan melatih membuat baju batik. Hasilnya, bisa dibeli oleh Pemkot yang nantinya diwajibkan memakai baju batik seminggu sekali. 

Pun apabila ingin berkarier di profesi lain, misalnya pertanian, Pemkot siap memfasilitasi. Misalnya dengan menggunakan aset Pemkot untuk bertani. 

"Yang di bawah UMK, dikumpulkan bisa membuat kelompok (tani). Pemkot memberi benih hingga pupuk untuk dimanfaatkan," katanya. 

Dengan pemberdayaan di sektor pertanian, ekonomi warga Kota Pahlawan diharapkan terangkat. Selaras dengan hal ini, kesejahteraan masyarakat ikut meningkat. (bob)