Breaking News:

Lima Tahun Mangkrak, Pemkot Malang Minta Kejelasan Matahari soal Nasib Pasar Besar

Pasca kebakaran pada tahun 2016 silam, kondisi Pasar Besar Malang kini memprihatinkan.

surya/edgar
Suasana di dalam lantai dua Pasar Besar Kota Malang, Senin (22/3). 

Reporter: Rifky Edgar I Editor: Ndaru Wijayanto

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Pasca kebakaran pada tahun 2016 silam, kondisi Pasar Besar Malang kini memprihatinkan.

Pemerintah Kota Malang pun kini berupaya untuk membangun bangunan setinggi empat lantai tersebut.

Akan tetapi, hal tersebut terkendala oleh Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Matahari. Sementara Wali Kota Malang, Sutiaji menginginkan segera Pasar Besar dibangun pada tahun 2022 silam.

Penjabat Sementara Sekretaris Daerah Kota Malang, Hadi Santoso mengatakan, bahwa pihaknya hingga kini belum bisa melakukan pertemuan dengan Matahari. Komunikasi hanya bisa dilakukan melalui sambungan telepon.

"Saya sudah komunikasi via handphone dengan pak Heru dari Matahari. Selama ini beliau ternyata sakit. Pak Wali sudah kirim surat minta tindaklanjutnya bagaimana. Terkait perbaikan," ucapnya, Senin (22/3).

Pria yang akrab disapa Soni itu mengatakan, sesuai dengan PKS tersebut, seharusnya Matahari yang harus melakukan perbaikan. 

Sedangkan hingga lima tahun pasca kebakaran, belum ada perbaikan yang dilakukan oleh pihak Matahari.

Melalui surat tersebut, Pemkot Malang meminta ketegasan kepada Matahari terkait dengan PKS yang selama ini terjalin. Mengingat kerjasama Pemkot dengan Matahari berlangsung sampai 2034 mendatang.

"Intinya kami minta ketegasan terhadap perjanjian kerjasama yang ada. Kan ada kewajibannya dari Matahari. Ini kan harus ada tindaklanjut. Ini sudah ada lima tahun belum ada perbaikan sejak kebakaran," ucapnya.

Selain itu, Pemkot juga memiliki upaya alternatif dalam upaya membangun Pasar Besar. Salah satunya ialah melalui adendum. Dan tidak menutup kemungkinan akan ada pemutusan kontrak.

"Kalo mereka (Matahari) tidak melakukan tindakan lebih lanjut ya tentu ada keputusan hukum disitu terkait dengan adendum. Mau di adendum atau tidak. Diputus pun harus ada adendum bukan hanya pemutusan aja," terangnya.

Soni menambahkan, sebelum melaksanakan pembangunan pihaknya juga melakukan perencanaan. Agar nantinya pedagang maupun masyarakat nyaman ketika bertransaksi di Pasar Besar.

"Ada sikap bijak dari pak wali. Yang penting pedagang dan masyarakat nyaman. Saya ditarget selama menjabat jadi Pj Sekda, Pasar Besar harus tuntas. Niat bangun ini tidak main-main apalagi anggaran lebih dari Rp 100 Miliar," tandasnya.

Penulis: Rifki Edgar
Editor: Ndaru Wijayanto
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved