Partai Demokrat Perlu Lakukan Ini Usai Putusan KLB Deli Serdang, Pakar: Agar Kader Gak Masuk Angin

Reporter: Yusron Naufal Putra | Editor: Heftys Suud

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Usai putusan Menkumham terkait KLB Deli Serdang, menjadi momentum yang pas bagi Partai Demokrat untuk terus merapatkan barisan serta konsolidasi partai.

Hal itu juga berlaku untuk pengurus Demokrat di Jawa Timur.

Pengamat Politik dari Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdussalam menilai, konsolidasi itu penting untuk semakin menguatkan internal partai.

Baca juga: Emosi Luna Maya Serang Balik Felicia, 2 Ucapan Sakit Luna Jadi Viral, Hotman Tak Tinggal Diam?

Baca juga: VIRAL Fenomena Asap Lafadz Allah dan Muhammad saat Insiden Meledaknya Kilang Pertamina di Indramayu

"Menurut saya, pasca putusan menkumham ini adalah momentum yang pas untuk Demokrat Jatim menguatkan konsolidasi internalnya," terang Surokim, Kamis (1/4/2021).

Selama ini, dalam berbagai kesempatan seluruh pengurus Demokrat di Jawa Timur memang memastikan terus solid. Kendati demikian, Surokim menilai konsolidasi perlu terus dilakukan.

"Demokrat Jatim punya tantangan terkait hal itu agar martabat partai terjaga dan punya citra positif di mata masyarakat," terangnya.

Selain itu, para kader juga perlu terus diberi arahan dan gambaran, bahwa kegaduhan seperti itu tidak ada gunanya. Serta hanya akan menguras energi secara sia-sia.

Baca juga: Desa Wisata Kemiri Hadir Komplit, Tawarkan 13 Item, Mulai Kemiri Resort hingga Jejak Banjir Bandang

Baca juga: Mulai Hari Ini, Hasil Negatif GeNose C19 Hanya Berlaku 1x24 Jam, Begini Penjelasan KAI Daop 7 Madiun

Selain itu, konsolidasi juga penting, lantaran sudah harus menyiapkan strategi pada Pemilu 2024 mendatang.

Sehingga, kata Surokim, semakin membuat kader militan dan tidak gampang goyang menjadi modal utama partai. Dan hal itu harus terus ditingkatkan.

"Intinya menguatkan konsolidasi dan bersih-bersih serta mendisiplinkan kader agar militan. Agar kader gak mudah masuk angin dan siap untuk 2024," tambah Surokim.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menyatakan pemerintah menolak permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat yang diajukan kubu Moeldoko.

Permohonan ini diajukan Moeldoko dan kawan-kawan setelah melakukan Kongres Luar Biasa mengatasnamakan Partai Demokrat di Deli Serdang Sumatera Utara pada awal Maret silam.
Keputusan itu juga ditanggapi oleh DPD Partai Demokrat Jawa Timur.

Demokrat Jatim menyambut baik keputusan pemerintah yang menolak pengesahan hasil KLB kubu Moeldoko.

"Tentunya ini suatu hal yang patut disyukuri tapi tidak boleh euforia berlebihan. Sesuai arahan ketua umum, mari kita terus bekerja konkret mengabdi buat masyarakat, kerja-kerja riil," kata Plt Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, saat ditemui di Surabaya, Rabu (31/3/2021).

Berita tentang Jawa Timur

Berita tentang Partai Demokrat