Hari Pertama Sekolah Tatap Muka di Kota Malang, Komisi D Usulkan Adanya Aturan Ganjil Genap

Reporter: Rifky Edgar | Editor: Januar AS

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Sistem pembelajaran tatap muka di sekolah untuk SD dan SMP secara serentak telah digelar di Kota Malang pada Senin (19/4).

Masing-masing sekolah diwajibkan menerapkan protokol kesehatan secara ketat bagi guru dan siswa, maupun seluruh warga satuan di lingkungan pendidikan.

Pada pelaksanaan sekolah tatap muka ini, Wali Kota Malang, Sutiaji bersama Ketua dan Sekretaris Komisi D DPRD Kota Malang, Wanedi dan Rokhmad berkesempatan meninjau langsung pelaksanaan sekolah tatap muka tersebut.

Peninjauan tersebut dilakukan di SDN Kauman 1, SD Muhammadiyah 1, SMPN 6 dan SMPN 3 Kota Malang.

Baca juga: Isu Kudeta Terhadap Cak Imin Makin Mencuat, Ketua PKB Pamekasan Sarankan Ini untuk Penggiat Partai

Sekretaris Komisi D DPRD Kota Malang, H Rokhmad bersyukur, akhirnya pembelajaran secara tatap muka bisa digelar di Kota Malang.

Setelah dari data sampling yang telah dibuat oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, total ada 85 persen wali murid yang telah menghendaki adanya sekolah tatap muka.

"Tentu kami sambut gembira. Karena 85 persen wali murid menghendaki masuk sekolah, asalkan protokol kesehatan harus tetap jalan," ucap Politisi PKS tersebut.

Meski demikian, ada beberapa catatan yang menjadi bahan evaluasi ke depan dari Komisi D DPRD Kota Malang agar sekolah tatap muka di Kota Malang terus jalan.

Di antaranya ialah berkaitan sistem pembagian jam masuk dan pulang para siswa di sekolah. 

Rokhmad mengusulkan, agar nantinya pembagian masuk sekolah harus diatur menggunakan sistem ganjil genap.

Artinya, pada hari pertama masuk sekolah dikhususkan bagi kelas ganjil, satu, tiga dan lima. 

Kemudian di harus selanjutnya, dikhususkan bagi kelas genap, dua, empat dan enam.

Hal tersebut nantinya akan meminimalisir terjadinya kerumunan ketika siswa tersebut pulang sekolah.

"Saya tadi memantau masih ada kerumunan ketika jam pulang sekolah. Seharusnya itu kepulangannya diatur dengan jeda ganjil dan genap. Agar tidak terjadi kerumunan, baik anak maupun wali murid yang menjemput," ucapnya.

Mantan kepala sekolah SD plus Qurrotaayun itu mengusulkan, dengan adanya ganjil genap nanti akan lebih efektif dalam memantau para siswa di sekolah.

Terlebih lagi dengan diterapkannya jam masuk siswa yang tidak sama dalam satu hari.

Misalkan kelas I mulai pukul 07:00-09:00 WIB, kelas III pukul 08:00-10:00 WIB dan kelas V 09:00-11:00 WIB.

"Apabila ini diterapkan, dipastikan anak dan orang tua tidak berkerumun. Karena di sana ada jarak dan lebih mudah terpantau," ucapnya.

Selanjutnya, dia mengapresiasi masing-masing sekolah karena telah menerapkan protokol kesehatan yang ketat

Seperti menyiapkan tempat cuci tangan dan thermogun, menerapkan pembatasan jarak bagi siswa di kelas, menyiapkan masker cadangan dan hand sanitizer.

Selanjutnya Rokhmad juga mendorong para guru agar semuanya mendapatkan vaksin Covid-19.

Karena dia menilai, bahwa guru bekerja di layanan publik yang harus menjadi prioritas utama penerima vaksin Covid-19.

"Apabila masih ada guru yang belum divaksin silahkan lapor ke Disdikbud agar segera dilayani. Dan kami Komisi D akan siap mengawal, agar guru dapat prioritas," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Wanedi meminta kesadaran semua pihak ada tetap fokus dalam menjaga dan menerapkan protokol kesehatan.

Menurutnya, sosialiasi harus tetap berjalan agar nantinya pembelajaran tatap muka bisa berjalan terus di Kota Malang.

"Saya kira sosialisasi harus terus jalan. Kesadaran semua pihak, wali murid lalu pihak pengelola lembaga pendidikan dan masyarakat harus patuh terhadap protokol kesehatan. Ini akan kami lihat dulu, semoga bisa menjadi lebih baik, sehingga sekolah tatap muka bisa terus berjalan," tandasnya.

Kumpulan berita Malang terkini