Breaking News:

Berita Jatim

Penyaluran Dana Desa di Jawa Timur Mencapai 33,8 Persen, Ada 14 Desa Terkendala

Penyaluran dana desa di Jawa Timur mencapai 33,8 persen, ada 14 desa yang mengalami kendala. Salah satunya desa hilang karena terendam lumpur.

Ilustrasi Dana Desa - Penyaluran Dana Desa di Jawa Timur Mencapai 33,8 Persen, Ada 14 Desa Terkendala 

Reporter: Fatimatuz Zahroh | Editor: Dwi Prastika

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mempercepat dan memaksimalkan penyaluran dana desa tahap pertama tahun 2021.

Update pada Kamis (29/4/2021), penyaluran dana desa di Jatim sudah berprogres 33,8 persen.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Timur, Yasin mengatakan, dari total 7.724 desa yang mendapatkan jatah alokasi dana desa, yang sudah tersalurkan sebanyak 7.710 desa. 

Saat ini hanya 14 desa yang masih belum bisa disalurkan atau penyalurannya terkendala. Satu desa di antaranya adalah desa yang hilang karena sudah terendam lumpur.

“Nah sisanya karena adanya masalah internal di pemerintahan desanya. Ada yang konflik atau sengketa. Tapi begitu selesai tentu kita akan segera salurkan, karena sesuai dengan pesan ibu gubernur, dana desa harus segera dicairkan,” tegas Yasin. 

Untuk dana desa yang sudah tersalurkan per saat ini sudah mencapai Rp 2,95 triliun. Jumlah itu setara dengan 33,82 persen. Saat ini penyaluran dana desa masih dimaksimalkan untuk mengejar target penyaluran tahap satu sebesar 40 persen. 

“Meski begitu, posisi Jawa Timur berada pada peringkat kedua setelah Aceh, sebagai provinsi tercepat progresnya dalam menyalurkan dana desa,” tegas Yasin.

Baca juga: Gubernur Khofifah Minta Kepala Daerah yang Baru Dilantik Percepat Pencairan dan Realisasi Dana Desa 

Secara khusus ia berharap desa yang mengalami kendala teknis bisa segera diselesaikan. Tak lupa ia juga menyinggung tentang pelaksanaan Pilkades yang akan segera dilaksanakan tahun ini. 

Ia mewanti-wanti anggaran dana desa tak boleh digunakan untuk Pilkades. Anggaran dana desa untuk Pilkades hanya sebatas untuk penegakan protokol kesehatan Covid-19 (virus Corona). Protokol kesehatan meliputi penyediaan disinfektan, alat pelindung diri (APD), serta TPS tambahan.

“Ada yang beda. Aturan Pilkades di masa pandemi yaitu per TPS untuk 500 orang pemilih. Dengan begitu, pelaksanaan Pilkades tidak terpusat di balai desa,” pungkas Yasin.

Berita tentang Jawa Timur

Penulis: Fatimatuz Zahroh
Editor: Dwi Prastika
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved