Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

DPD RI

Di Podcast Refly Harun, LaNyalla Bicara Kaitan Presidential Threshold dengan Isu Oligarki

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, kembali membahas ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold

Editor: Yoni Iskandar
dokumen Humas DPD RI
Ketua DPD RI bersama sejumlah pakar politik dan pakar hukum tata negara menjadi narasumber dalam podcast Refly Harun, Secangkir Opini, di Jakarta, Senin (21/6/2021). 

“Nah ada empat kemungkinan atau analisa mengapa banyak pihak mengaitkan antara Oligarki dengan UU Pemilu yang memasang ambang batas pencalonan. Kemungkinan pertama mempermudah jalan untuk menguasai negara, sehingga negara bisa digerakkan untuk menjamin dan mempertahankan kekayaannya. Konsepnya adalah ‘beli jasa pengamanan’, tidak mengganggu bisnis dan akumulasi kekayaannya,” urai LaNyalla.

Kemungkinan kedua menurut mantan Ketua Umum PSSI itu adalah untuk menguasai negara secara keseluruhan. Dengan begitu, kata LaNyalla, negara mengabdi pada tujuan oligarki untuk memperkuat akumulasi kekayaannya. Negara disebut malah berubah menjadi pelayan bagi kaum oligar.

“Kemungkinan ketiga adalah mutualisme, karena kaum oligar membutuhkan kesinambungan. Karena perubahan rezim sangat mungkin mengubah arah penegakan hukum. Maka dia harus memastikan bahwa rezim yang lama harus tetap bertahan, atau sekurang-kurangnya ada jaminan keamanan dari rezim baru terhadapnya,” katanya.

Kemungkinan keempat menurut LaNyalla adalah akumulasi semuanya. Untuk itu, aturan ambang batas pencalonan dinilai harus dikaji ulang demi kebaikan bangsa Indonesia.

Berita tentang Lanyalla

Sumber: Tribun Jatim
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved