Siapa Penanggung Utang Kereta Cepat Whoosh Rp116 T? Menkeu Purbaya Tolak Bayar Pakai APBN

TRIBUNJATIM.COM - Kondisi keuangan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh tengah berada dalam tekanan berat.

Cicilan utang berikut bunga ke pihak China, ditambah biaya operasional yang tak kecil membuat Whoosh merugi hingga triliunan rupiah.

Pendapatan tiket dari jutaan penumpang nyatanya jauh dari cukup untuk menutup beban.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bahkan blak-blakan tidak akan menggunakan uang negara alias Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk bayar utang jumbo Whoosh yang mencapai Rp 116 triliun.

Lantas siapa penanggung utang Whoosh jika bukan Pemerintah?

Baca juga: Sosok 26 Pegawai Pajak yang Dipecat oleh Menkeu Purbaya Tanpa Ampun: Uang Negara Tak Dibuat Main

Siapa Penanggung Utang Kereta Cepat Whoosh?

Menkeu Purbaya mengatakan, proyek yang dijalankan PT KCIC kini berada di bawah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). 

Karena itu, tanggung jawab penyelesaian utang berada di tangan Danantara.

KCIC merupakan perusahaan konsorsium antara BUMN Indonesia di bawah PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan konsorsium China di bawah Beijing Yawan HSR Co Ltd.

Pemimpin konsorsium PSBI adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.

Saat ini KAI sudah berada di bawah naungan Danantara bersama sejumlah BUMN lainnya.

"Kan KCIC di bawah Danantara ya, kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa dapat Rp 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage (utang KCJB) dari situ. Jangan kita lagi," ujar Purbaya saat media briefing di Sentul, Bogor, Jumat (10/10/2025), dikutip dari Kompas.com.

Danantara, sebagai superholding BUMN, disebut tengah mencari cara meringankan pembiayaan proyek tersebut, termasuk kemungkinan meminta dukungan dari APBN.

Meski mengaku belum menerima permintaan resmi dari Danantara, Purbaya mengingatkan sejak superholding itu terbentuk, seluruh dividen BUMN telah menjadi milik Danantara dan tidak lagi tercatat sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Baca juga: Purbaya Digeruduk 18 Gubernur di Kantornya, Anggaran TKD Dipangkas Diprotes, Menkeu: itu Normal

Respons Istana Menkeu Tolak Bayar Utang Whoosh Pakai APBN