Berita Lumajang
Diprotes Soal Harga SKAB Mahal, Bupati Lumajang Cari Solusi Pengelolaan Pasir
Puluhan orang yang tergabung dalam Paguyuban Supir Truck Angkutan Material Candipuro (PSTAMC) menggeruduk Kantor Mapolres Lumajang, Senin (21/06/2021)
Penulis: Tony Hermawan | Editor: Ndaru Wijayanto
lihat foto
Reporter: Tony Hermawan I Editor: Ndaru Wijayanto
TRIBUNJATIM.COM, LUMAJANG - Puluhan orang yang tergabung dalam Paguyuban Supir Truck Angkutan Material Candipuro (PSTAMC) menggeruduk Kantor Mapolres Lumajang, Senin (21/06/2021).
Para sopir itu mengadu kepada polisi terkait tingginya harga Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) yang dijual oleh pemilik ijin tambang.
Sejumlah aksi massa itu kemudian ditemui oleh Kapolres Lumajang, AKBP Eka Yekti Hananto Seno bersama Bupati Lumajang, Thoriqul Haq. Akhirnya jajaran stakeholder itu menemui para massa di Alun-alun Lumajang.
Hanafi salah satu sopir mengatakan, selama beberapa minggu ini jajaran vertikal mulai dari Satpol PP, Polisi, dan TNI kerap menggelar razia SKAB areal pertambangan.
Akibatnya para sopir terpaksa mengantongi SKAB dengan membeli SKAB ke penambang yang memiliki izin.
“Tapi permasalahannya kami diminta Rp 120 ribu per SKAB oleh pemilik izin, ya kami keberatan. Kalau pengeluarannya ditotal ya rugi. Belum harga solar Rp 70 ribu, belum bayar sewa truk Rp 150 ribu, harga pasir dari tambang manual Rp 350 ribu, belum portal itu habis Rp 30 ribu,” kata Hanafi perwakilan paguyuban sopir tersebut.
Lanjutnya, harga jual SKAB ini dirasa sangat mahal. Dia meminta harga tersebut diturunkan menjadi Rp 50 ribu.
"Kami ingin kerja aman, pulang selamat dan bawa uang untuk keluarga. Soalnya kadang stockpile juga masih ngutang," jelasnya.
Sementara itu, Bupati Thoriq mengatakan, permasalahan pertambangan pasir ini memang sangat kompleks.
Pasalnya ada banyak orang mulai dari para pemilik izin tambang, sopir armada truk, hingga pemilik stockpile menginginkan income dari sektor tersebut.
Untuk itu, Thoriq berencana dalam waktu mengajak diskusi seluruh para pelaku pertambangan. Harapannya dari pertemuan itu tercipta suatu mekanisme pengelolaan pasir yang lebih tertata.
"Ini menjadi titik temu, saya minta mekanisme soal pengangkutan dibahas. Ini masih belum tuntas, harus ketemu semua,” pungkasnya.
