Berita Lumajang
Atasi Kekeringan Sawah, Pemkab Lumajang Segera Perbaiki Dam Gambiran yang Jebol Dihantam Banjir
Untuk mengatasi kekeringan sawah, Pemkab Lumajang segera perbaiki Dam Gambiran yang sebelumnya jebol dihantam banjir.
Penulis: Tony Hermawan | Editor: Dwi Prastika
Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Tony Hermawan
TRIBUNJATIM.COM, LUMAJANG - Dam Gambiran di Kaliasem Lumajang kondisinya memprihatinkan. Tanggul dam jebol sebab beberapa bulan lalu dihantam banjir.
Bupati Lumajang, Thoriqul Haq meninjau langsung ke lokasi pada Senin (5/7/2021).
Rencananya, tanggul jebol itu akan segera diperbaiki.
Diketahui, dampak jebolnya dam tersebut membuat ratusan hektare sawah warga kekeringan.
Setidaknya ada sekitar 300 hektare sawah yang terletak di Kelurahan Rogotrunan, Desa Boreng, dan Desa Blukon mengalami kekurangan air. Sebab, aliran sungai tersebut sering kali mengering.
Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPU TR) Lumajang, Agus Siswanto mengatakan, perbaikan yang bisa dilakukan pemerintah di Kaliasem tersebut adalah pembuatan tanggul sementara.
Sedangkan untuk perbaikan tanggul secara permanen masih harus menunggu tahun depan.
"Diperkirakan bulan September atau paling cepat Agustus melalui PAK APBD akan ada perbaikan," kata Agus.
Baca juga: Pemkab Lumajang Izinkan Keluarga Jenazah Pasien Covid-19 Ikuti Proses Pemulasaran, Ini Syaratnya!
Sementara itu, Cak Thoriq, sapaan akrab Bupati Lumajang menjelaskan, penanganan sementara itu untuk mengatasi pemenuhan kebutuhan air areal persawahan.
Sebab, cukup banyak petani yang memiliki sawah di dua desa dan satu kelurahan itu mengeluhkan kekeringan semenjak Dam Gambiran rusak.
"Yang penting air bisa mengalir ke sawah dulu dengan harapan semoga ada arus air yang lebih deras sambil juga kita mengajukan ke pemerintah provinsi melalui Belanja Tidak Terduga atau BTT bencana. Kalau sudah turun itu bisa membuat tanggul dari bronjong yang tentu lebih kuat bisa membendung air,” jelasnya.
Lebih lanjut, Pemkab Lumajang berencana mengajukan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 9 miliar untuk pembangunan tanggul permanen. Harapannya keinginan itu disetujui oleh pemerintah pusat melalui APBN.
"Semoga apa yang kami harapkan bisa disetujui, sehingga sawah warga bisa produksi dengan tenang,” pungkasnya.