Breaking News:

Berita Ponorogo

Raperda Pembentukan Dua Kecamatan Baru di Ponorogo Diusulkan Dicabut

Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko mengusulkan pencabutan Raperda (rancangan peraturan daerah) pembentukan dua kecamatan baru yaitu Kecamatan Kota Lama

Penulis: Sofyan Arif Candra Sakti | Editor: Januar Adi Sagita
tribunjatim/ArifCandra
Ketua DPRD Ponorogo, Sunarto saat ditemui rekan-rekan media 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra

TRIBUNJATIM.COM, PONOROGO - Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko mengusulkan pencabutan Raperda (rancangan peraturan daerah) pembentukan dua kecamatan baru yaitu Kecamatan Kota Lama dan Kecamatan Sumberejo.

Salah satu alasannya adalah anggaran yang sangat terbatas lantaran adanya refocusing untuk penanganan Pandemi Covid-19.

Jika Raperda sudah disahkan menjadi Perda, maka dibutuhkan anggaran setidaknya Rp 2,5 Miliar untuk mendanai pembentukan dua kecamatan baru tersebut.

"Dengan pertimbangan yang matang, Pemkab Ponorogo mengajukan permohonan penarikan Raperda pembentukan Kecamatan Kota Lama dan Kecamatan Sumberejo tersebut baik pembahasan di tingkat DPRD, provinsi hingga pusat melalui Kemendagri," kata Sugiri saat rapat Paripurna DPRD Ponorogo secara virtual, Jumat (16/7/2021).

Menanggapi hal tersebut Ketua DPRD Ponorogo, Sunarto mengatakan memang masih ada ruang untuk menarik Raperda tersebut karena saat ini masih dalam tahap pembahasan.

"Kekuatan anggaran kita dengan adanya Pandemi ini memang belum memungkinkan untuk mengalokasikan pembangunan fasilitas umum di dua kecamatan baru itu sehingga akan kita bahas di pansus (Panitia Khusus)," ucap Sunarto.

Ia menyebutkan APBD Kabupaten Ponorogo tahun 2021 sudah di-refocusing sebanyak Rp 200 miliar untuk penanganan Covid-19.

Serta untuk tunjangan tenaga kesehatan, hingga penanganan dampak sosial.

"Karena fiskal kita turun ini harus disadari, saat ini Raperda tersebut tidak menjadi prioritas karena sudah ada usulan penarikan," jelas Sunarto

"Kalau anggarannya normal (Raperda Pemekaran Wilayah) ini suatu kebutuhan berdasarkan kajian, sementara kajiannya dulu itu sebelum Pandemi," lanjut politisi Partai NasDem ini.

Dalam Pansus tersebut akan ditentukan apakah Raperda tersebut ditolak, disetujui untuk dicabut, atau disetujui untuk ditunda.

Kemendagri memberi batas hingga 8 Agustus untuk memutuskan apakah dicabut atau tidak.

"8 Agustus harus sudah memberikan keputusan kalau tidak mengambil sikap, Kemendagri akan memberikan registrasi, dan dampaknya Perdananya harus dijalankan," pungkasnya.

Kumpulan berita Ponorogo terkini

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved