Breaking News:

Berita Lumajang

Koordinator PKH Lumajang Akan Tutup Akses Penyalur Bansos jika Terbukti Bermasalah

Terkait dugaan pemotongan dana BPNT dan PKH di Desa Sawaran Kulon, Koordinator PKH Lumajang akan tutup akses penyalur bansos jika terbukti bermasalah.

Penulis: Tony Hermawan | Editor: Dwi Prastika
Tribun Jatim Network/Tony Hermawan
Warga Desa Sawaran Kulon, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang melapor dugaan penyunatan bantuan PKH-BPNT, Selasa (24/8/2021). 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Tony Hermawan

TRIBUNJATIM.COM, LUMAJANG - Langkah pengusutan kasus dugaan pemotongan penyaluran dana Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sawaran Kulon, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang, sedang berlangsung.

Sampai Selasa (24/8/2021) ada puluhan warga yang masih mendatangi posko pengaduan di Balai Desa Sawaran Kulon.

Setidaknya dari data yang berhasil dihimpun saat ini, ada 131 warga mengeluh subsidi tidak tepat sasaran, karena ulah oknum penyalur bantuan.

Koordinator PKH Kabupaten Lumajang, Akbar Alamin mengatakan, akan membuka posko pengaduan tersebut hingga 31 Agustus 2021. Setelah data terkumpul, pihaknya akan melakukan perekapan. 

"Permasalahan ini akan kami analisa, kalau memang itu ada masalah, kami tindak lanjuti bagaimana mekanisme terbaik penyelesaiannya, berkoordinasi dengan pihak kecamatan," ujarnya.

Sejauh ini menurut pengamatan pihak bank, kata Akbar, alur pencairan berjalan sesuai semestinya. Pihak bank setiap bulan selalu mengirim bantuan sesuai nominal yang ditetapkan.

Namun, ketika sampai di lapangan, banyak penerima mengeluh jumlah bantuan yang turun tidak sesuai. Banyak warga menduga bantuan itu disunat oleh oknum penyalur di tingkat desa.

Baca juga: Presiden Jokowi Izinkan Pembelajaran Tatap Muka, Kabupaten Lumajang Terkendala Vaksinasi Covid-19

"Nah ini yang harus kami klop-kan datanya. Setelah semua proses pengaduan selesai, kami akan melakukan verifikasi dengan berkoordinasi dari pihak kecamatan," ucapnya.

Memang secara ketentuan hukum, oknum penyalur bantuan belum positif menjadi pelaku. Namun, jika terbukti ada pelanggaran, pihaknya akan memberikan sanksi bagi semua oknum yang terlibat.

"Kami akan menutup e-Warung sebagai tempat penyaluran. Dan kalau ada terbukti uang itu diambil (disunat), maka oknum yang bersangkutan harus mengembalikan hak si penerima," pungkas Akbar.

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved