Banyak Terjadi Kebocoran, Dewan Minta PDAM Delta Tirta Sidoarjo Diaudit

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, M Taufik

TRIBUNJATIM.COM, SIDOARJO - Angka kebocoran atau tingkat kehilangan air (TKA) di PDAM Delta Tirta Sidoarjo dinilai terlalu besar. Mencapai 36 persen atau sekitar Rp 90 miliar dari total pendapatan sekitar Rp 270 miliar.

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo mengaku heran dengan kondisi ini. Karena sebelum-sebelumnya, angka kebocoran selalu di bawah 30 persen.

“Sekarang ini direksinya baru dan operasionalnya juga semakin besar. Tapi kok tingkat kehilangan air juga malah sangat besar,” ungkap Anggota Banggar DPRD Sidoarjo, Bangun Winarso, Rabu (25/8/2021).

Untuk memastikan apa yang menjadi penyebab persoalan di perusahaan milik Pemkab Sidoarjo itu, dewan mendesak segera dilakukan audit menyeluruh. Audit dilakukan oleh tim independen dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Audit independen saja kayaknya kurang. Jadi kami minta juga dilakukan audit oleh BPK. Kebocoran sampai Rp 90 miliar itu banyak lho,” urai politisi PAN tersebut.

Bangun juga menyoroti kinerja pendapatan PDAM setelah pergantian direksi yang dirasa menurun. Tahun ini targetnya hanya di angka Rp 4,7 miliar untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Sebelum pandemi dulu PDAM sempat di angka Rp 13 M. Bahkan saat pandemi, tahun kemarin angkanya Rp 6 M. Nah, sekarang kok malah dikoreksi jadi Rp 4,7 M,” ungkap dia.

Kondisi PDAM juga menjadi catatan serius DPRD Sidoarjo dalam penandatanganan nota kesepakatan tentang Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022.

Baca juga: Sidak Proyek Plengsengan di Desa Singogalih, Wabup Sidoarjo Subandi Tegur Kontraktor

Dalam rapat paripurna, Rabu sore, dewan meminta pemerintah daerah lebih intensif untuk menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Banggar PDAM Sidoarjo mampu memiliki strategi dan program yang jelas untuk mengurangi kebocoran.

“Perlu diaudit internal juga,” kata Juru Bicara Banggar DPRD Sidoarjo, M Rojik, dalam rapat parupurna. 

Selain itu, dewan juga minta pemerintah mengoptimalkan pemasangan alat pencatatan transaksi pajak di sejumlah objek pajak di Sidoarjo.

Tak hanya itu, Banggar juga menaruh perhatian kepada sistem perparkiran di Sidoarjo. Diharapkan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dapat segera merealisasikan program e-Parkir. 

M Rojik menguraikan, pendapatan daerah Sidoarjo berubah dari Rp 3,950 triliun menjadi Rp 4,966 triliun. Kemudian belanja daerah juga ada perubahan dari Rp 4,750 triliun menjadi Rp 4,996 triliun. Naik Rp 245 miliar.