Tokoh Muda NU Berikan Respon terkait Ketegangan di Laut Natuna Utara

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Aqwamit Torik

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Ketegangan di Laut Natuna Utara direspon oleh berbagai pihak. Termasuk di antaranya adalah Director General Taipei Economy and Trade Office (TETO) Surabaya, Benson Lin.

Ia meminta Zahrul Azhar Asumta atau yang akrab disapa Gus Hans yang merupakan tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) untuk mendukung perdamaian di Laut Natuna Utara.

Permintaan Benson Lin kepada Gus Hans disampaikan saat memberikan bantuan kepada Gus Hans di kantor TETO Jalan Indragiri Surabaya, Kamis (16/9/2021).

Bantuan berupa masker standar medis KN95 sebanyak 2.000 pcs dan dua unit oxygen concentrator atau mesin pembuat oksigen itu akan disalurkan ke rumah sakit jaringan NU.

“Karena kalau situasi ini tidak menentu, akhirnya jalur perdagangan akan terganggu dan perdamaian di negara-negara sekitar itu juga akan terganggu,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Gus Hans mengungkapkan posisi Laut Natuna Utara memang jadi rebutan banyak negara.

Sebab Laut Natuna Utara merupakan jalur tercepat dari Samudera Pasifik ke Samudera Hindia, dan merupakan tempat bagi beberapa jalur pelayaran tersibuk di dunia.

Laut ini juga menghubungkan Asia Timur dengan India, Asia Barat, Eropa, dan Afrika.

Selain itu banyak potensi dan manfaat yang terkandung dalam Laut Natuna Utara.

Gus Hans mengaku sepakat dengan Benson bahwa Natuna Utara sebaiknya menjadi zona internasional yang bisa digunakan semua pihak.

“Sehingga tidak ada salah satu negara yang mengkooptasi atau mengakuisisi wilayah tersebut, karena nanti pasti akan berdampak pada perdamaian,” kata lulusan Hubungan Internasional (HI) Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta tersebut.

“Saya kira sikap diplomatik Indonesia juga sependapat dengan yang disampaikan Taiwan, namun tidak ada hubungan diplomatik antara Taiwan dan Indonesia kan. Tapi yang kita bicarakan adalah konteks perdamaian,” sambungnya.

Menurut Gus Hans, perdamaian sifatnya universal. Tidak memandang negara, agama, jabatan, dan itu adalah hak serta kewajiban bersama untuk menjaga perdamaian.

Ia juga berharap masyarakat dan pemerintah juga memberikan atensi terkait penyelesaian sengketa di Laut Natuna Utara, karena ini menyangkut kedaulatan, apalagi Natuna masih diakui China.