Upaya Tingkatkan Ekonomi Jatim, Kementerian PUPR Geber 2 Jurus Jitu: 4 BIG NO dan Sertifikasi Tukang

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Fikri Firmansyah

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Saat ini, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama pemerintah.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Dalam setiap pembangunan infrastruktur, proses pengadaan barang/jasa menjadi salah satu proses penting sebelum dilakukannya proses teknis atau pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

Tentunya proses pengadaan barang/jasa tersebut dituntut harus cepat, transparan, efisien dan akuntabel.

Oleh karenanya, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah melakukan reformasi organisasi dengan membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yakni Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi dan Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa (UPTPBJ) yakni 34 Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi.

Untuk di Jawa Timur (Jatim), berdasarkan laporan dari Kepala BP2JK Jawa Timur, telah teridentifikasi jumlah paket tender dini di Provinsi Jawa Timur sebanyak 191 paket dengan nilai Rp 2,37 triliun (status per 14 Oktober 2021).

"Dalam waktu dekat diharapkan masing-masing unit organisasi dapat segera menyampaikan usulan paket-paket yang akan dimasukkan pada tender atau seleksi dini ini, dan tentunya juga harus dilengkapi dengan berbagai dokumen persyaratan dalam prosesnya," Ungkap Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Dewi Chomistriana saat memberikan sambutan dalam kegiatan rapat koordinasi pelaksanaan tender/seleksi dini Wilayah Jawa Timur, Kick Off Pembekalan dan Uji Sertifikasi Tukang Bangunan Umum Kerjasama Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya dan PT Semen Indonesia (Tbk), Workshop Manajemen Kepatuhan Intern, dan Sosialisasi Pendampingan Bidang Kepegawaian di Surabaya, Senin (18/10/2021).

Sejalan dengan hal tersebut, sebagai upaya pencegahan terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa serta penguatan integritas SDM, kata Dewi, Kementerian PUPR juga telah membentuk Unit Kepatuhan Intern (UKI) pada setiap Unor dan Balai sebagai Second Line of Defense dalam melakukan pembinaan dan pengendalian agar tidak terjadi penyimpangan (fraud) dalam proses pelaksanaan pekerjaan konstruksi sejak proses perencanaan, pengadaan, hingga pelaksanaan pekerjaan.

Adapun aalah satu wujud komitmen Kementerian PUPR dalam pencegahan penyimpangan, di kesempatan yang sama ini, Kepala Balai Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi Provinsi Jawa Timur melakukan penandatanganan Pakta Komitmen anti penyuapan bersama mitra kerja yaitu seluruh balai-balai teknis Kementerian PUPR di wilayah Jawa Timur.

Baca juga: Surplus Beras 3 Juta Ton per Tahun, Jawa Timur Pertahankan Status Lumbung Pangan Nasional

“Saya juga ingatkan kembali arahan Bapak Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, di mana seluruh pegawai Kementerian PUPR harus dapat melaksanakan prinsip 4 Big No’s, yakni No Bribery (suap), No Kick Back (imbalan), No Gift (hadiah), No Luxurious Lifestyle (tetap sederhana)," jelas Dewi.

Dikatakan pula oleh Dewi, upaya-upaya pencegahan yang sudah dibentuk tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya dukungan profesionalitas, disiplin serta integritas para pegawai Kementerian PUPR.

"Peningkatan kualitas SDM atau ASN menjadi hal penting. Karena saat ini ASN menghadapi tantangan yang sangat kompleks dan dinamis dengan berbagai perubahan aturan dan kebijakan demi meningkatkan kualitas ASN yang kredibel dan dapat terpercaya," tegas Dewi.

Berkaca dari kondisi tersebut, maka dalam kesempatan dan tujuan yang sama ini pula, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melalui Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya bersama PT Semen Indonesia (Tbk) akan melakukan pembekalan dan uji sertifikasi tukang bangunan umum.

Program Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi bertujuan untuk menciptakan SDM konstruksi yang kompeten, dan diharapkan merata hingga ke desa-desa di seluruh Indonesia.