Hentikan Bansos Salah Sasaran, DPRD Surabaya Minta Optimalisasi Akurasi Data MBR

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pembagian bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran menjadi masalah klasik dan berulang di masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Surabaya, Laila Mufidah mendesak agar sistem pemutakhiran data terkait warga penerima bansos diperbaiki. 

"Mari bersama-sama mencegah agar semua bansos bisa tepat sasaran. Kasihan warga yang berhak menerima terabaikan, hanya karena sistem yang tidak tepat. Hentikan bansos yang salah sasaran," kata Laila Mufidah, Minggu (31/10/2021).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengaku jengah dengan sistem pemberian bansos.

Mulai dari pemberian Bantuan Sosial Tunai (BST) dari pemerintah pusat sampai bantuan tunai dan sembako dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, atau berbagai bansos lainnya, masih saja ada yang tidak tepat sasaran. 

Program yang sebenarnya mulia karena bisa meringankan beban masyarakat di tengah pandemi Covid-19 (virus Corona) seakan menjadi kurang bermanfaat.

Masyarakat yang mestinya berhak menerima bantuan tersebut tidak merasakan sebagai penerima manfaat.

Sebaliknya, masyarakat yang tidak berhak sebagai penerima manfaat malah mendapatkan bansos. Warga yang tergolong mampu justru kedapatan menerima bansos. Tentu ini menjadi problem bersama yang harus dibenahi.

Setiap turun ke masyarakat, Wakil Ketua DPRD ini mendapatkan keluhan yang sama terkait masalah itu. 

Saat Laila Mufidah menggelar reses, menemui masyarakat di daerah pemilihan (dapil) di Rungkut Tengah, Kecamatan Gunung Anyar, warga juga curhat masalah bansos.

"Ini masalah klasik, problem tahunan. Gak ono ta masalah yang lain (gak ada kah masalah yang lain). Kok mesti bansos tidak tepat sasaran," ucap Laila.

Di Rungkut Tengah, kata Laila, ada sekitar 9 warga yang mestinya lebih berhak mendapat bansos, justru terabaikan. Baik bansos dari pusat BST, bantuan tunai pemkot, bantuan sembako pemkot, dan jenis bantuan lain.

Warga hanya mengadu ke ketua RT dan RW untuk mengajukan bantuan, karena kondisi mereka memang membutuhkan. Namun ada warga yang ekonominya lebih baik dari warga yang mengajukan itu malah mendapat bantuan. 

Tidak hanya menimbulkan masalah baru di antara warga karena bisa menimbulkan kecurigaan, terutama kepada perangkat atau RT/RW. Mereka akan berburuk sangka kepada perangkat karena dianggap memilih warga yang tidak tepat.

"Saya bisa merasakan situasi di masyarakat. Saat reses menjadi akumulasi mereka mengeluh akan sistem bansos. Sudah saatnya pemutakhiran data by digitalisasi. Ini tak bisa ditawar lagi," kata Laila. 

Database masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau kurang mampu di kota ini harus dikelola dengan baik.

Terutama akurasi data dengan terus meng-update data terkini. Pantauan terhadap warga MBR harus dilakukan secara berkala. 

Bisa tiga bulanan atau kurun waktu tertentu. Apakah mereka tetap dalam posisi berpenghasilan rendah atau sudah meningkat dan naik kelas.

"Harus ada sistem yang menjamin update data MBR. Jangan sampai ada warga yang punya mobil justru dapat bansos," ujarnya.

"Digitalisasi data KBR tak bisa ditawar lagi. Harus ada program pendataan khusus atau aplikasi yang menjangkau dan meng-update warga MBR. Semua intervensi pemerintah termasuk bansos, harus mengacu pada data ini," tegas Laila.

Terjunkan Petugas 

Laila Mufidah menyebut, bansos yang tidak tepat sasaran menjadi semacam "menu wajib" bagi pihaknya saat reses. Warga tidak segan meminta anggota DPRD sebagai penyambung lidah warga untuk mengatasi persoalan klasik itu.

Wakil Katua DPRD ini mengapresiasi langkah Pemkot Surabaya yang telah berusaha mengatasinya. Pemkot juga sudah melakukan pemutakhiran data MBR. Namun yang paling penting adalah petugas yang harus turun ke lapangan.

Ada proses menuju akurasi data. Mulai petugas yang turun langsung, mengecek kondisi riil, mensurvei, melakukan wawancara, dan melakukan kroscek. Tentu petugas tidak bisa berjalan sendiri. 

“Petugas pemkot, bisa dari Dinsos, staf kecamatan atau kelurahan, wajib turun. Caranya dengan melibatkan RT dan RW sebentar. Hanya Pak RT atau minimal RW lah yang paling dekat dengan lokasi sehingga kondisi terkini warganya tahu,” lanjutnya.

Ketua RT Rungkut Tengah Eko Nikanto menuturkan, dirinya setuju jika dilakukan pemutakhiran data dengan melibatkan RT.

"Saya juga berharap demikian. Warga juga tidak bisa protes karena sudah akurat datanya. Lebih baik jika ada aplikasi yang mudah bagi kami untuk membantu pemutakhiran data," katanya.

Sebaiknya warga yang sudah naik kelas, menurut Eko, juga mengembalikan dan menyerahkan bansos kepada warga yang berhak.

Eko menyebut, ada warganya yang mengembalikan bansos karena merasa tidak berhak. Namun warga ini sendiri yang memilih mengalihkan bansos ke warga lain. 

Selain masalah bansos, warga Rungkut Tengah juga curhat mengeluhkan fasilitas umum yang perlu ditingkatkan. Termasuk bagaimana mempercepat perbaikan paving dan saluran air menjelang musim hujan.

Laila pun akan memperjuangkan dan merealisasikan impian warga kepada dinas terkait. Baik akurasi penyaluran bansos maupun permintaan perbaikan fasilitas umum kampung.