Breaking News:

Berita Surabaya

Asosiasi Peternak dan Pedagang Walet Meradang, Imbas Perindag 19 Tahun 2021, Bikin Susah Ekspor

Peraturan Menteri Perdagangan (Perindag) No 19 Tahun 2021 yang disahkan pada 15 November, membuat para peternak dan pedagang sarang burung walet

Penulis: Firman Rachmanudin | Editor: Januar
TribunJatim.com/ Firman Rachmanudin
Ketua APPSWI, Wahyudin Husein saat memberikan keterangan pers terkait keberatannya terhadap Perindag no 19 tahun 2021 

Laporan wartawan Tribun Jatim Network, Firman Rachmanudin

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Peraturan Menteri Perdagangan (Perindag) No 19 Tahun 2021 yang disahkan pada 15 November, membuat para peternak dan pedagang sarang burung walet mengeluh.

Melalui Asosiasi Peternak Pedagang Sarang Walet Indonesia (APPSWI), aturan tersebut dirasa menyulitkan para pengusaha di sektor sarang burung waler untuk melakukan ekspor.

Hal tersebut disampaikan oleh ketua APPSWI, Wahyudin Husein, selepas menggelar rakor bersama puluhan perwakilan pengusaha sarang burung walet, Selasa (16/11/2021) siang.

Baca juga: Grab Salurkan Donasi bagi Korban Banjir Bandang di Kota Batu

"Semula kami berharap, dengan adanya Perindag 19 Tahun 2021, ekspor kami jadi lebih mudah. Tapi, ternyata kemarin ada hambatan, rupanya tidak sinkron dengan pihak bea cukai dan karantina. Banyak yang ditolak ekspornya,. Dan ini riik terjadi di lapangan,” ungkap Wahyudin Selasa (16/11/2021).

Lebih terperinci, Wahyudin menjelaskan, hambatan yang sedang terjadi saat ini adalah sulitnya mendapat rekomendasi dari Balai Karantina Sumber Daya Alam (BKSDA) sebagai salah satu syarat dapat melakukan ekspor.

”Ditambah lagi, seharusnya peraturan itu baru mulai berlaku pada Januari 2022. Tapi, mengapa di lapangan, saat ini sudah diberlakukan?," tegas Wahyudin.

Wahyudin juga menerangkan seharusnya yang membutuhkan rekomendasi dari BKSDA hanya sarang walet yang dihasilkan dari gua (alam), bukan untuk hasil dari rumah walet. 

"Kapasitas ekspor kita 1.500 ton per tahun, sedangkan yang bisa diekspor langsung ke Tiongkok hanya 230 ton per tahun. Padahal, kebutuhan di Tiongkok adalah 6.000 ton, ini artinya mengurangi kesempatan untuk mencetak nilai ekspor yang lebih maksimal,” terangnya.

Diterangkan Wahyudin, problem terbesar dalam aturan itu karena ada keharusan Eksportir Terdaftar (ET) di peraturan menteri perdagangan nomor 19 tahun 2021 dan dimasukkannya persyaratan untuk persetujuan guna mendapatkan nota pelayanan ekspor (NPE). 

Dari sanalan, baru kemudian bisa muncul pemberitahuan ekspor barang (PEB) untuk sarang walet yang akan diekspor dengan tujuan non Tiongkok. Rencananya aturan ET akan diterapkan pada 1 Januari 2022 nanti. 

"Ini menyulitkan usaha masyarakat kecil menengah (UMKM). Karena harus memiliki instalasi karantina hewan (IKH) dan juga nomor control veteriner (NKV). Padahal NKV saja sebenarnya sudah cukup,” kata Wahyudin.

Wahyudin menambahkan bahwa keadaan di lapangan, untuk kepentingan ekspor, tidak semua negara meminta dokumen yang disyaratkan tersebut.

"Dokumen ET, IKH, NKV hanya diperlukan bila sarang walet hendak dikirim ke Tiongkok. Negara di luar itu (Tiongkok) tidak memerlukan dokumen tersebut,” tandas Wahyudin.

Kumpulan berita Surabaya terkini

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved