Breaking News:

Jatim

Agar tak Bepergian saat Nataru, ASN Pemprov Jatim Dilarang Cuti hingga Wajib Live Location

Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan bahwa pihaknya akan mengikuti ketentuan dari pemerintah pusat untuk menerapkan PPKM Level 3 selama periode N

Penulis: Fatimatuz Zahroh | Editor: Ndaru Wijayanto
ISTIMEWA/DISKOMINFO BATU
ILUSTRASI - ASN di Pemkot Batu melaksanakan apel di halaman depan Balaikota Among Tani pada hari pertama masuk setelah libur Lebaran 2021, Senin (17/5/2021). 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan bahwa pihaknya akan mengikuti ketentuan dari pemerintah pusat untuk menerapkan PPKM Level 3 selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) yakni pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.

Untuk mendukung kebijakan tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyiapkan SE yang berisi regulasi larangan bagi ASN untuk mengambil cuti selama periode nataru. 

Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur, Indah Wahyuni, Rabu (24/11/2021). Ia mengatakan, Pemprov dipastikan mengikuti aturan dari pusat. 

"Iya tentu kita menganut aturan dan kebijakan dari pusat. Maka saat ini sedang disiapkan SE Gubernur kepada bupati dan wali kota terkait larangan cuti bagi ASN saat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022," kata Indah yang akrab disapa Yuyun ini. 

Lebih lanjut, disampaikan mantan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Jatim ini, Pemprov juga menyiapkan skema khusus guna memantau agar ASN tidak berpergian ke luar kota saat Nataru.

Mekanisme yang dimaksud adalah sama dengan sistem yang digunakan saat momen libur nasional ataupun libur panjang sebelumnya. Dimana para ASN Pemprov Jatim diwajibkan untuk melaporkan live location melalui aplikasi whats app di masing-masing grup dinasnya. 

"Skemanya sama seperti yang sebelum sebelumnya. Ada kewajiban bagi ASN kita agar melaporkan live location via WA ya, aturan ini juga berlaku di masing-masing OPD, tempat ASN tersebut berdinas," terangnya.

Sebagaimana telah ramai diberitakan, pemerintah pusat telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022.

Di inmendagri itu Menteri Dalam Negeri menginstruksikan gubernur dan bupati/walikota untuk melarang aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) cuti. Tak cuma itu, TNI, polisi, BUMN dan swasta juga dilarang.

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved