Gubernur Khofifah Minta Seluruh Stakeholder Terapkan UMK 2022 Jatim Sesuai Penetapan dan Ketentuan

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Fatimatuz Zahroh

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa telah menetapkan upah minimum di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. 

Upah minimum kabupaten/kota tersebut ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/803/KPTS/013/2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2022.

Atas penetapan itu, Gubernur Khofifah mengharapkan agar seluruh stakeholder mampu menerapkan sesuai aturan secara seksama. 

"Keputusan kenaikan UMK di Jawa Timur 2022 ini diambil dengan memperhatikan rasa keadilan, mempertimbangkan kondisi perekonomian, serta menjamin kondisi sektor industri serta ketenagakerjaan yang kondusif di Jawa Timur," kata Khofifah Indar Parawansa, Rabu (1/12/2021). 

"Saya berharap seluruh stakeholder memperhatikan serta menerapkan ketentuan tersebut dengan seksama," tambah Khofifah Indar Parawansa. 

Menurutnya, penetapan UMK 2022 ini merupakan suatu standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah dan berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun pada perusahaan yang bersangkutan. 

Sedangkan bagi pekerja/buruh dengan masa kerja di atas 1 tahun, maka pengupahan yang berlaku dengan menggunakan struktur dan skala upah dan tidak boleh ada pengurangan upah yang sudah berjalan 

Agar ketetapan upah minimum diterapkan secara seksama, Gubernur Khofifah mengingatkan perusahaan-perusahaan untuk memperhatikan gaji karyawan dengan masa kerja di atas satu tahun.  

Baca juga: BREAKING NEWS - Gubernur Khofifah Resmi Tetapkan UMK 2022 Jatim, Berikut Rincian Nominalnya

Disampaikan Gubernur Khofifah, perhitungan UMK 2022 menggunakan formula sesuai Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2021.

Perhitungan ini, lanjutnya, menggunakan data-data statistik yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai dasar perhitungan penyesuaian UMK 2022. 

Namun, khusus lima kabupaten/kota yang masuk ring 1 yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Mojokerto, Sidoarjo dan Pasuruan, upah minimumnya diusulkan oleh bupati/wali kota dengan pertimbangan merupakan daerah padat industri.  

"Beberapa data yang menjadi dasar perhitungan yaitu rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut kabupaten/kota tahun 2021, rata-rata banyaknya anggota rumah rangga (ART) menurut kabupaten/kota tahun 2021, dan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga (ART) berumur 15 tahun ke atas yang bekerja sebagai buruh/karyawan per rumah tangga menurut kabupaten/kota tahun 2021," urainya. 

Lebih lanjut juga pertumbuhan ekonomi (PDRB Triwulan IV Tahun 2020 + Kuartal I, II, III Tahun 2021) terhadap (PDRB Triwulan I Tahun 2019 + Kuartal I, II, III Tahun 2020) yang menurut provinsi sebesar 1,70 persen. Serta, inflasi September 2020 – September 2021 yang menurut data provinsi mencapai 1,92 persen.