Waketum MUI Kritik Presiden Jokowi, Guru Besar UM Nilai Dua Hal

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas melontarkan kritik kepada pemerintah, hingga membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) sampai

Penulis: Aqwamit Torik | Editor: Ndaru Wijayanto
tangkapan layar Youtube Official TVMUI
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas saat Pembukaan Kongres Ekonomi Umat ke-2 MUI di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (10/12/2021). 

TRIBUNJATIM.COM - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas dianggap melontarkan kritik secara vulgar kepada pemerintah, hingga membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) sampai menyimpan kembali teks pidatonya demi menjawab kritikan yang disampaikan Anwar Abbas secara langsung.

Hal itu terjadi saat Pembukaan Kongres Ekonomi Umat ke-2 MUI di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (10/12/2021).

Melihat hal tersebut, Guru Besar Universitas Negeri Malang (UM), Prof Dr Ach Rasyad menilai ada dua kritik yang disampaikan secara vulgar, di antaranya mengenai ketimpangan ekonomi dan soal ketidakadilan penguasaan lahan yang disebut Anwar Abbas hanya satu persen penduduk menguasai 59 persen lahan di negeri, sedangkan 99 persen adalah sisanya.

Menurutnya, kritik yang disampaikan tidak elegan, meski kritik yang disampaikan baik tapi tidak bijaksana.

"Tidak mencerminkan akhlak dari yang namanya MUI," ungkap Prof Dr Ach Rasyad, Minggu (12/12/2021).

Ia menambahkan, kritik yang disampaikan setidaknya dilihat dari dua hal, yang pertama terkait prosedural dan kedua soal substansi.

Bicara mengenai prosedural, Prof Rasyad melihat seharusnya yang menyampaikan kritik bukan Wakil Ketua Umum tapi langsung disampaikan Ketua Umum MUI.

"Sebab, meskipun yang menyampikan wakil ketua umum, tetap tanggung jawabnya ada ada pada ketua umum. Tidak bisa lepas tangan itu ketua umum, apa juga mewakilkan kepada Anwar Abbas," jelasnya.

Terkait substansi, seharusnya lebih elegan, dan harus dicermati dahulu masalah dan ikhtiar serta solusi yang diajukan dari pemerintah juga harus tahu.

"Di sisi di mana itu belum maksimal, MUI mengambil peran dong di situ. Apa yang bisa dilakukan terkait hal-hal yang dianggap kurang oleh MUI ikhtiar dari pemerintah tersebut, itu jauh lebih elegan. Tentu saja kontribusi MUI harus sesuai dengan ranah otoritasnya," kata Prof Rasyad.

Prof Rasyad menilai MUI tanggung jawab utamanya adalah di ketua umum MUI, jadi sebaiknya tidak asal kritik dan tahu substansi persoalan dan ikhtiar yang sudah dilakukan, baru MUI bisa mengambil peran.

"Bukan begitu saja mengritik," pungkasnya.

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved