Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Berita Tulungagung

Lulusan Perawat Berjubel dan Terlalu Banyak, Ketua PPNI Jatim Ungkap Alternatif Penempatan Kerja

Lulusan perawat berjubel, Ketua PPNI Jawa Timur ungkap sejumlah alternatif penempatan kerja. 22.000-40.000 lulusan perawat menganggur setiap tahunnya.

Penulis: David Yohanes | Editor: Dwi Prastika
Tribun Jatim Network/David Yohanes
Ketua Prodi S3 Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya (Unair) yang juga Ketua DPW PPNI Jawa Timur, Prof Dr Nursalam, M Nurs (Hons). 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, David Yohanes

TRIBUNJATIM.COM, TULUNGAGUNG - Sekitar 22.000-40.000 lulusan perawat harus menganggur setiap tahunnya.

Sebab dari seluruh lulusan, hanya sekitar 20 persen saja yang terserap.

Hal ini diungkapkan Ketua DPW Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Jawa Timur, sekaligus Ketua Prodi S3 Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya (Unair), Prof Dr Nursalam, M Nurs (Hons).

"Di Jatim saja ada 56 institusi, jika setiap institusi meluluskan 50 perawat, sudah berapa itu. Dan yang terserap tidak lebih dari 20 persen," terang Prof Nursalam, saat di Tulungagung, Minggu (19/12/2021).

Karena itu, ke depan dibutuhkan pusat-pusat pelatihan untuk menyiapkan profesionalisme dan kompetensi perawat.

Salah satunya untuk mempersiapkan penempatan di negara-negara yang kekurangan perawat, seperti Jepang dan Timur Tengah.

Selain itu juga ada koordinasi dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), untuk mengawal penempatan para perawat ini.

"Dikoordinir pemerintah, bersama-sama pasok lulusan yang berjubel ini supaya bermanfaat," sambung Prof Nursalam.

Selain itu, ada program Nusantara Sehat yang digagas pemerintah.

Program ini menempatkan para tenaga kesehatan, termasuk perawat di daerah-daerah yang membutuhkan.

Baca juga: Lowongan Kerja Surabaya 16 Desember 2021: Guru TK Bisa Komputer, Sopir Pribadi hingga Tenaga Perawat

Sedangkan di Jawa Timur ada pondok kesehatan desa (ponkesdes), di dalamnya ada perawat.

Sayangnya gaji mereka sempat bermasalah.

Prof Nursalam juga mengusulkan, agar para perawat di ponkesdes diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Hal ini untuk mengatasi kendala usia, sehingga tidak memungkinkan mereka ikut seleksi CPNS.

Sumber: Tribun Jatim
Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved