Heboh Syuting Sinetron di Posko Pengungsian Semeru, Satgas Bencana dan Line Produser Beri Tanggapan

TRIBUNJATIM.COM, LUMAJANG - Proses syuting sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda (TMTM) menuai kecaman warganet. Pasalnya, di media sosial beredar luas proses syuting sinetron tersebut dilakukan di lokasi posko pengungsian terpusat, di Lapangan Candipuro, Kecamatan Candipuro, Lumajang.

Bahkan yang disayangkan, pasangan pemain sinetron tersebut berpelukan di depan anak-anak terdampak erupsi Gunung Semeru.

Hal tersebut langsung mengundang komentar pedas dari masyarakat. Terutama mereka para relawan. Posko pengungsi yang seharusnya untuk menangani penyintas bencana, malah menjadi lokasi syuting sinetron.

"Kami di sini yang berjibaku cari korban yang belum ketemu, eh malah ada yang syuting buat naikin rating," kata Arnov salah seorang relawan.

Komentar pun berlanjut pada izin penggunaan lokasi. Sebab beredar surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang mengizinkan PT Verona Indah Pictures menggunakan posko untuk tempat syuting TMTM. 

"Ngawur itu, mencelakai etika kemanusiaan," ujarnya.

Dwi S Lobo, Line Produser sinetron TMTM akhirnya angkat bicara. Ia mengatakan, proses perizinan sudah melewati tahapan prosedural ketat. Sampai akhirnya Pemkab Lumajang mengizinkan posko pengungsian dijadikan lokasi syuting.

"Keberadaan kami di sini gak sekonyong-konyong melewati tahapan luar biasa. Kami koordinasi dengan Satgas Danrem juga minta petunjuk arahan, termasuk dari BPBD," kata Lobo.

"Dan soal konten itu kan belum on air masih tahapan syuting. Nanti ada tahapan ini lolos atau tidak, kalau adegan reflek itu dicapture sepotong lalu jadi onar ya kami memaklumi itu," imbuhnya.

Sementara itu, Mayor Inf. Muhammad Tohir Komandan Pusat Pengendali Operasi Satgas Semeru membantah pernyataan tersebut. Ia menyebut tahapan syuting sinetron tersebut cacat prosedural. Sebab, pihaknya tidak pernah mengeluarkan surat izin. 

Selain itu, pihaknya, juga menyayangkan proses syuting dilakukan di lokasi bencana yang masih berstatus tanggap darurat.

"Saya menerima info itu ACC persetujuan pak bupati. Dalam disposisinya disetujui tapi harus berkoordinasi atau melapor ke Dansatgas, karena ini masa tanggap darurat. Nah yang bersangkutan belum melapor ke Dansatgas," ujarnya.