Breaking News:

Berita Surabaya

Axioo Kirim 4.880 Laptop Tak Sesuai Spesifikasi ke Pemkot Madiun, Siapkan Tuntutan Rp 70 Miliar

Pemkot Madiun bersiap menempuh jalur hukum setelah 4.880 laptop yang dikirim PT PINS Indonesia dan Axioo tidak sesuai dengan spesifikasi yang

Penulis: Sofyan Arif Candra Sakti | Editor: Januar
TribunJatim.com/Sofyan Arif Candra
4.880 laptop diangkut dari Kantor Dinas Pendidikan Kota Madiun, Jalan Mastrip, menggunakan dua kontainer, Rabu (5/1/2022). 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra

TRIBUNJATIM.COM, MADIUN - Pemkot Madiun bersiap menempuh jalur hukum setelah 4.880 laptop yang dikirim PT PINS Indonesia dan Axioo tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati dalam kontrak.

Walaupun laptop senilai Rp 35 miliar 721 juta 600 ribu tersebut belum dibayar, Pemkot Madiun mengalami kerugian imateril yang besar.

Yang pertama adalah tertundanya program Pemkot Madiun untuk membagikan 4.880 laptop tersebut untuk siswa SD dan SMP sebagai modal pembelajaran di masa Pandemi Covid-19.

Baca juga: Ditinggal Makan Siang, Scoopy Ojol di Kosan Rungkut Surabaya Digondol Maling

Yang kedua, Pemkot Madiun terancam terkena penalti pemotongan DAU dari pemerintah pusat pada tahun anggaran kedepan mengingat dana untuk pengadaan laptop tersebut merupakan Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2021.

"Makanya kita meminta kerugian imateril karena itu, bahkan potensi kerugian kami 200 persen. Yaitu DID yang kemarin tidak terserap, yang kedepan kita berpotensi dikurangi sesuai itu (dana yang tak terserap)," kata Pejabat Pengadaan dan Pembuatan Komitmen, Noor Aflah, Rabu (5/1/2022).

Aflah sebagai Pejabat Pengadaan dan Pembuatan Komitmen berencana mengajukan tuntutan atau gugatan senilai 200 persen atau dua kali dari nilai kontrak yaitu Rp 70 miliar.

"Kami sudah rapat awal, kami kaji kontraknya seperti apa, jangan sampai tuntutan tersebut malah balik ke kita," jelas Aflah.

Aflah memastikan tuntutan Rp 70 miliar tersebut akan dilayangkan ke Axioo sebagai prinsipal.

Pemkot Madiun juga akan melakukan blacklist kepada Axioo melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Sedangkan PT PINS Indonesia sebagai reseller, Pemkot Madiun akan meminta LKPP untuk melakukan blacklist saja.

Lebih lanjut, Aflah memastikan pengadaan laptop untuk siswa SD dan SMP di Kota Madiun tetap akan jalan karena merupakan program unggulan Wali Kota Madiun, Maidi.

"Tapi pengadaan ini tidak dalam waktu dekat, paling cepat di PAK, itu pun kalau waktunya cukup. Kita juga akan lebih berhati-hati dalam pengadaan kedepan," pungkasnya.

Kumpulan berita Surabaya terkini

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved