Kasus HIV/ AIDS di Surabaya Tinggi, DPRD Surabaya Kritik Kinerja Dinkes

Laporan wartawan Tribun Jatim Network, Nuraini Faiq

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Tingginya kasus HIV/AIDS di Kota Surabaya bikin cemas. Tidak saja menjadi daerah paling tinggi kasus penyakit menular membahayakan 2021 lalu. Tapi ditemukannya 323 pasien HIV/AIDS baru pada tahun yang sama bikin miris.

Anggota Komisi D DPRD Surabaya Tjutjuk Supariono membeberkan data dari Dinkes Jatim bahwa kota ini menjadi daerah tertinggi kasus baru HIV di Jatim. Disusul Kabupaten Banyuwangi 186, dan Jember sebanyak 174.

Karenanya, Ketua Fraksi PSI DPRD Surabaya itu mengkritik Dinkes Surabaya dalam pencegahan dan penanganan HIV/AIDS agar tahun 2022 ini langkah pencegahan dan penanganan lebih efektif.

Pada 2030 ditargetkan harus Three Zero. Tidak ada infeksi baru HIV, tidak ada kematian karena AIDS, dan tidak ada diskriminasi. Tjutjuk menilai bahwa Informasi dan sosialisasi terkait HIV/AIDS tidak efektif.

Baca juga: BPBD Data Wilayah yang Terdampak Banjir di Jember Akibat Hujan Deras, Termasuk Sekitar Rumah Bupati

"Tentu dalihnya karena pandemi. Perlunya pendidikan seksual untuk anak-anak sekolah. Saya memahami penanganan Covid-19 merupakan prioritas utama, tapi bukan berarti mengesampingkan kasus HIV/AIDS. Kota Surabaya ini tertinggi di Jatim," katanya.

Berdasarkan laporan Ditjen P2P, Kementerian Kesehatan RI, selama pandemi Covid-19 tahun 2020, telah terdeteksi 50.626 kasus HIV/AIDS. Angka ini berpotensi lebih tinggi, sebab estimasi kasusnya adalah sebanyak 640.000.

Kasus yang tidak terdeteksi ini dapat menjadi rantai penyebaran HIV/AIDS di masyarakat, terutama melalui hubungan seksual beresiko. Sementara itu, tercatat kasus HIV tertinggi adalah umur 20-29 tahun. Maka, dari sini bisa dilihat bahwa penularan HIV sudah terjadi pada masa remaja atau anak yang umurnya kurang dari 20 tahun.

“Miris melihat data ini karena mayoritas kasus ini terjadi pada anak-anak muda. Hal ini bisa dikatakan bahwa pendidikan seksual sejak dini yang kurang efektif. Media sangat efektif untuk Sosialiasi," kata Tjutjuk.

Terutama terkait penggunaan kontrasepsi yang menyebabkan kebijakan kita menjadi tidak tegas dan terkesan abu-abu. Kemudian di lingkungan kerja, pemanfaatan digitalisasi dan media sosial, advokasi publik dan serikat pekerja serta sosialisasi program HIV untuk perusahaan juga perlu secara gencar dilaksanakan.

Tidak hanya untuk mengurangi angka HIV, namun juga untuk mematahkan stigma dan diskriminasi pada ODHA.

Agar upaya pencegahan HIV berhasil, orang yang hidup dengan, atau berisiko infeksi HIV perlu memiliki akses alat pencegahan yang efektif, seperti akses kontrasepsi dan jarum suntik steril.

"Saya minta agar pelaksanaan mobile VCT atau tes HIV pada populasi berisiko dapat digalakkan di tahun 2022, untuk menekan kasus HIV di Surabaya. Saya optimis di tahun 2022, Surabaya bisa nol angka HIV selama ada kerjasama yang baik,” kata Tjutjuk. (Faiq)

Kumpulan berita Surabaya terkini