Fasilitasi 1.947 UMKM, Pemprov Jatim Dorong Transformasi Belanja Melalui Program Jatim Bejo

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pengadaan barang/jasa pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian.

Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) yang baik, tentunya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi, untuk mencapai PBJ yang baik, memerlukan berbagai faktor, salah satunya adalah membangun kepercayaan atau trust.

Untuk membangun trust dalam ekosistem PBJ, Pemprov Jatim telah mengembangkan program Jatim Bejo (JAwa TIMur BElanJa Online).

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menjelaskan, Jatim Bejo salah satunya adalah optimalisasi pemanfaatan Toko Daring merupakan salah satu bagian dari E-marketplace, yang juga sangat cocok diterapkan dalam kondisi pandemi Covid-19

"Dengan internalisasi ini, diharapkan terjadi percepatan dan stimulus ekonomi daerah, sekaligus orkestrasi dan mobilisasi budaya belanja online pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat segera terwujud," ujar Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Kamis, (17/2/2022).

Sehingga, lanjut Khofifah, transparansi dan akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa lebih terjamin, sekaligus sebagai strategi dalam rangka memberikan stimulus kestabilan ekonomi daerah, melalui upaya peningkatan peran serta bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara daring.

Baca juga: Terbaik Ketiga Nasional, Realisasi Investasi Jatim 2021 Capai Rp901,02 Triliun, Begini Kata Khofifah

Agar terjadi optimalisasi pembinaan pelaku usaha mikro, dalam pengadaan barang/jasa melalui toko daring ini lebih dapat memberikan dampak positif yang lebih luas, maka Pemerintah provinsi Jawa Timur berkolaborasi dan memfasilitasi pemerintah Kabupaten/Kota untuk bersama-sama melakukan perubahan budaya kerja menuju digitaliasi proses Pengadaan Barang/Jasa.

"Terutama pengadaan langsung yang bersifat non transaksional. Untuk mempercepat transformasi digital, terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil, meningkatkan komitmen untuk memanfaatkan e marketplace," sambung Khofifah.

Dalam pengadaan barang/jasa, maka setiap tahun sekali dilakukan penganugerahan penghargaan oleh Gubernur Jawa Timur kepada OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kab/Kota maupun pelaku usaha yang telah bertransaksi melalui Jatim Bejo.

Program Jatim Bejo ini, masih kata Khofifah, tidak sekedar memberikan manfaat bagi internal pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, tetapi memberikan alternatif cara Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, cepat, dan mudah terhadap belanja pengadaan langsung.

"Ini juga memudahkan aparat pengawasan internal pemerintah untuk melaksanakan pengawasan, serta menunjang keberhasilan strategi nasional, dan pencegahan korupsi dalam aksi peningkatan profesionalitas dan modernisasi Pengadaan Barang/Jasa," kata Khofifah.

Khofifah membeberkan, Jatim Bejo juga memberikan manfaat bagi pihak – pihak terkait yaitu meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan bagi pelaku usaha, memajukan sektor perbankan, mendorong terciptanya persaingan pasar yang terbuka dan sehat, serta kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk daerah,

Tidak hanya itu, masih kata Khofifah, Jatim Bejo juga memberikan peningkatan kepada usaha mikro dan usaha kecil, serta memberikan kontribusi positif dalam peningkatan pelayanan publik dan

Hingga saat ini, tercatat ada 8 kota dan 21 kabupaten yang menyatakan bergabung dengan program Jatim Bejo. Total, pelaku UMK yang bergabung berjumlah 1.947 penyedia, dengan jumlah komoditas 36.105 produk.

" Setiap tahun jumlah transaksi belanja langsung melalui program Jatim Bejo selalu meningkat, yang awalnya tahun 2020 hanya sebesar Rp. 180 Juta, menjadi Rp, 47,2 Milyar pada Tahun 2021, dan Tahun 2022 sampai dengan untuk bulan Pebruari saja telah mencapai 4,2 Milyar," ungkap Khofifah.