Berita Kota Batu

Gencarkan Pemberantasan Mafia Tanah, Kejari Batu Bentuk Tim Khusus

Menindaklanjuti Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Pemberantasan Mafia Tanah, serta dalam rangka mengantisipasi praktik mafia tanah p

Penulis: Benni Indo | Editor: Ndaru Wijayanto
TRIBUNJATIM.COM/BENNI INDO
Kajari Batu, Supriyanto. Menindaklanjuti Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Pemberantasan Mafia Tanah, serta dalam rangka mengantisipasi praktik mafia tanah pada wilayah hukumnya, Kejaksaan Negeri Batu membentuk tim pemberantasan mafia tanah berdasarkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Batu Nomor : KEP – 10/M.5.44/Dek.4/01/2022 tanggal 17 Januari 2022. 

TRIBUNJATIM.COM, BATUKejaksaan Negeri Batu membentuk tim pemberantasan mafia tanah berdasarkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Batu Nomor : KEP – 10/M.5.44/Dek.4/01/2022 tanggal 17 Januari 2022.

Hal ini sekaligus menindaklanjuti Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Pemberantasan Mafia Tanah, serta dalam rangka mengantisipasi praktik mafia tanah pada wilayah hukumnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Batu, Supriyanto mengatakan, praktik mafia tanah sangat meresahkan dan dapat berpotensi menghambat investasi di Kota Batu. Akibatnya, dapat berimplikasi terhadap perkembangan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kota Batu.

“Selain itu praktik mafia tanah juga dapat terindikasi tindak pidana korupsi, tindak pidana perpajakan, dan/atau tindak pidana umum dan dapat dilakukan secara terorganisasi, transnasional, dan/atau diskualifikasi sebagai kejahatan korporasi,” ujar Supriyanto, Rabu (23/2/2022).

Kejari Batu menegaskan pemberantasan praktik mafia tanah secara optimal, baik preventif maupun responsif melalui kewenangan, tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia.

Salah satu tugas tim Pemberantasan Mafia Tanah Kejaksaan Negeri Batu adalah mengoptimalisasikan pemberantasan Mafia Tanah dengan mengedepankan profesionalitas, integritas dan objektivitas terhadap praktik mafia tanah di Kota Batu.

“Bagi masyarakat Kota Batu yang merasa menjadi korban atau mengetahui adanya praktik mafia tanah dapat melaporkan melalui hotline pengaduan dengan Nomor Telpon : 0823 3110 8727 atau dapat langsung datang ke Kantor Kejaksaan Negeri Batu,” katanya.

Kata Supriyanto, korban dari mafia tanah ini bervariasi, mulai dari masyarakat hingga pejabat. Mafia yang dimaksud adalah orang yang menjualkan aset atau tanah, namun tidak memiliki kejelasan mengenai status tanah tersebut.

“Misal, ada orang menjual tanah tapi tanah itu masih sengketa atau tanah itu milik negara yang berpindah kepemilikan. Artinya kami memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar berhati-hati saat bertransaksi,” ujarnya.

Saat ini, Kejaksaan Negeri Batu juga tengah melaksanakan proses penuntutan terhadap kasus pengadaan lahan SMA 3 yang diduga kuat terjadi tindak pidana korupsi. Proses sidang sudah dimulai di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya di Kabupaten Sidoarjo.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Batu, Edi Sutomo mengatakan, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batu yang bertindak sebagai penuntut umum yaitu Alfadi Hasiholan, dengan terdakwa atas nama Edi Setiawan dan Nanang Istiawan Sutriyono.

“Perkara tindak pidana korupsi pengadaan lahan SMAN 3 Kota Batu tahun 2014 dibagi menjadi dua perkara dengan nomor perkara 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby untuk terdakwa Nanang Ismawan Sutriyono dan nomor perkara 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby untuk terdakwa Edi Setiawan,” ujar Edi. 

Kedua perkara tersebut ditangani oleh Majelis Hakim yang sama dengan Hakim Ketua Cokorda Gede Arthana.

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved