Pencairan JHT Usia 56 Tahun Dibatalkan, Ini Syarat Klaim JHT Menurut Permenaker 19/2015

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan pencairan JHT usia 56 tahun dibatalkan. Syarat klaim JHT menurut Permenaker 19/2015.

Editor: Hefty Suud
Tribunnews/Jeprima
ILUSTRASI syarat klaim JHT menurut Permenaker 19/2015. 

TRIBUNJATIM.COM - Kabar terbaru, pencairan JHT usia 56 tahun dibatalkan.

Sebelumnya aturan pencairan dana Jaminan Hari Tua atau JHT di usia 56 tahun ini menuai protes.

Di Jawa Timur, ribuan buruh bahkan datangi Gedung Negara Grahadi Surabaya untuk menyampaikan penolakan terhadap pencarian JHT usia 56 tahun.

Kini, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan bahwa pihaknya saat ini sedang memproses revisi terkait Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No 2 Tahun 2022.

Pada prinsipnya, ketentuan tentang klaim Jaminan Hari Tua (JHT) sesuai dengan aturan lama, bahkan disebutkan dipermudah.

Lantaran Permenaker No 2/2022 tersebut belum berlaku efektif, maka Permenaker 19/2015 masih berlaku saat ini.

Artinya, pekerja atau buruh yang ingin melakukan klaim JHT, dapat menggunakan acuan Permenaker yang lalu, termasuk bagi yang terkena-PHK atau mengundurkan diri. 

Baca juga: 7 Ribu Buruh Demo Tolak Permenaker JHT Mulai Masuki Surabaya, Sempat Long March Menutup Ruas Jalan

Baca juga: Pakar Unair Surabaya Soroti Pencairan Uang JHT 56 Tahun, Sebut Menyulitkan Pekerja

"Perlu saya sampaikan kembali bahwa Permenaker lama (No 19/2015) saat ini masih berlaku dan masih menjadi dasar bagi teman-teman pekerja/buruh untuk melakukan klaim JHT. Tidak terkecuali bagi yang ter-PHK maupun mengundurkan diri tetap dapat klaim JHT sebelum usia pensiun," jelas Menaker Ida sebagaimana rilis yang diterima Kompas.com, Rabu (2/3/2022).

Menaker Ida Fauziyah dan polemik soal JHT
Menaker Ida Fauziyah dan polemik soal JHT (KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO)

Ida menambahkan, pihaknya juga tengah mempercepat revisi dengan menyerap berbagai aspirasi bersama Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Selain itu, Kemnaker juga secara intens berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Kementerian/Lembaga terkait.

"Kami sedang melakukan revisi Permenaker No.2 tahun 2022, InsyaAllah segera selesai," katanya lagi.

Pekerja/buruh bisa klaim JHT dan JKP

Lebih lanjut, Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi mereka yang ter-PHK juga sudah mulai berlaku.

Program ini memiliki 3 (tiga) manfaat yang dapat diperoleh oleh peserta JKP, yakni manfaat uang tunai, akses terhadap informasi pekerjaan melalui situs pasker.id, serta pelatihan untuk skilling, upskilling maupun reskilling.

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved