Jaga Stabilitas Sembako, DPRD Jatim Minta Pemerintah Buat Kebijakan Konkret

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pemerintah pusat termasuk daerah diharapkan terus membuat kebijakan konkret persoalan komoditas sembako yang saat ini banyak dikeluhkan.

Misalnya terkait minyak goreng yang masih terus menjadi problem. Sebab, hal ini berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat di bawah.

Demikian disampaikan anggota Komisi B DPRD Jatim Mochammad Alimin menyikapi keluhan masyarakat terkait problem naiknya beberapa komoditi sembako.

Alimin mengaku prihatin, selain polemik minyak goreng, komoditas lain ternyata juga mulai merangkak naik. Alimin mewanti agar hal ini segera ditindaklanjuti.

Baca juga: Polres Pacitan Memproduksi Minyak Goreng Kelapa, Atasi Keterbatasan Stok di Pasaran

"Kenaikan harga kebutuhan pokok ini sangat berdampak di masyarakat bawah, mereka kesulitan cari barang dan kalaupun ada harganya sangat mahal, kasihan mereka,” kata Alimin kepada wartawan, Jumat (18/3/2022).

Dijelaskan Alimin, persoalan ini menuntut pemerintah duduk bareng. Baik pemerintah pusat maupun daerah. Ini penting agar tidak sampai menimbulkan gesekan di masyarakat.

Pasalnya, sebentar lagi akan memasuki bulan suci ramadan. Berbagai langkah harus dilakukan sesegera mungkin sebagai upaya stabilitas sembako di masyarakat.

Kebijakan yang dikeluarkan harus tepat sasaran. Diantara solusi yang bisa dilakukan adalah pemerintah segera membuat desain dan cek pasar. Melihat supply chain pendistribusian seluruh bahan pokok.

Politisi Partai Golkar itu menyebut, perlu dipastikan betul bagaimana distribusi termasuk memastikan tidak adanya penimbunan. Berbagai upaya yang dilakukan, bila perlu pemerintah menggunakan kewenangan dalam politik anggaran.

"Segera saja refocusing anggaran nasional atau daerah berupa dana liquid, kepada masyarakat. Bisa berupa bantuan langsung tunai, bansos, atau program padat karya,” ungkapnya.

Kumpulan berita Jatim terkini