Delapan Perusahaan Tidak Patuh Program BPJS Ketenagakerjaan Kena Sanksi Tak Dapat Pelayanan Publik

Sebanyak delapan perusahaan tidak patuh program BPJS Ketenagakerjaan terkena sanksi tak dapat pelayanan publik.

Editor: Ndaru Wijayanto
TribunJatim.com/istimewa
BPJS Ketenagakerjaan alias BPJamsostek 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - BPJS Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK Kantor Wilayah Jawa Timur terus berupaya meningkatkan kepatuhan perusahaan.

Bekerjasama dengan instansi dan korporasi untuk meningkatkan kepatuhan pemberi kerja atau badan usaha dalam mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan .

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Timur di gandeng sebagai mitra untuk merealisasikan pengenaan sanksi Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu (TMP2T) atas ketidakpatuhan dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Baca juga: Gerebek Perusahaan Belum Patuh, BPJS Ketenagakerjaan Gandeng Pengawas Ketenagakerjaan

Deputi Direktur Wilayah BPJAMSOSTEK Jawa Timur, Deny Yusyulian, mengatakan, di Jawa Timur terdapat delapan perusahaan yang sudah diterbitkan pengenaan sanksi TMP2T oleh DPMPTSP Provinsi Jawa Timur di bulan Maret 2022, yang terdiri dari sektor perhotelan, distributor, retail, pertambangan dan percetakan.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2021 bahwa setiap Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan kewajiban pendaftaran diri dan tenaga kerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dikenai sanksi administratif.

“Dengan adanya sanksi adminstratif ini harapannya kedepan bisa mendongkrak kesadaran Pemberi Kerja atau badan usaha agar dapat mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJAMSOSTEK," ujarnya, Selasa (29/3/2022).

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 bahwa sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada Pemberi Kerja meliputi perizinan terkait usaha, izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek, izin memperkerjakan tenaga kerja asing, izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh, atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Raih Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan

BPJAMSOSTEK akan mendorong pemerintah daerah dalam optimalisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, selain pemberi kerja, pekerja dan penerima bantuan iuran dalam penyelenggaraan jaminan sosial.

Pengenaan sanksi administratif ini, kata Deny Yusyulian, adalah wujud nyata perhatian pemerintah daerah, melalui DPMPTSP, untuk dapat memberikan perlindungan dan pelayanan jaminan sosial ketenagakerjaan menyeluruh bagi pekerja di Jawa Timur.

“Makanya jaminan sosial ketenagakerjaan ini sangat penting bagi masyarakat dan tenaga kerja untuk perlindungan diri dari risiko saat bekerja,” pungkasnya. (*)

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved