Rukyatul Hilal di Surabaya, Kota Pahlawan Berawan, Hilal Penentuan Ramadan Tidak Terlihat

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Bobby Constantine Koloway

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Prosesi Rukyatul Hilal di Surabaya digelar Kementerian Agama dan Pemkot Surabaya di rooftop One Icon Residence, komplek Plaza Tunjungan Jalan Jenderal Basuki Rachmat, Surabaya, Jumat (1/4/2022).

Di sana, hilal tidak terlihat. 

Hakim Pengadilan Agama, Syahidal yang memimpin jalannya Rukyatul Hilal di Surabaya menyampaikan, berdasarkan sejumlah keterangan saksi, hilal tidak tampak. 

Kepada jurnalis, Syahidal menjelaskan penyebab tidak terlihatnya hilal. Pertama, karena kondisi alam.

"Pada saat pengamatan, kondisi berawan tebal. Sehingga menyulitkan pengamatan," katanya. 

Penyebab kedua, umur bulan yang belum mencapai 8 jam.

"Untuk hari ini, umur hilalnya hanya 4 jam. Kemudian, ketinggian hilal yang kurang dari 2 derajat membuat pengamatan sulit dilakukan," katanya. 

Dari hasil pengamatan di Surabaya, Kemenag Surabaya akan melaporkan kepada Kemenag Indonesia. Kementerian Agama (Kemenag) RI akan menggunakan kriteria baru hilal awal bulan hijriyah mulai tahun ini.

Hal itu akan diterapkan sebagai salah satu metode untuk menentukan awal datangnya bulan Ramadan 1443 H atau tahun 2022 Masehi.

Demikian seperti dilansir Tribun Jogja melalui keterangan resmi dalam laman Kemenag RI.

Kriteria tersebut mengacu hasil kesepakatan Menteri Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS) pada 2021. Selama ini, kriteria hilal (bulan) awal Hijriyah adalah ketinggian 2 derajat, elongasi 3 derajat, dan umur bulan 8 jam.

MABIMS bersepakat mengubah kriteria itu menjadi ketinggian hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.

Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan surat bersama ad referendum pada 2021.Terkait penggunaan kriteria baru MABIMS di Indonesia dimulai pada 2022.

“Pada 2021 lalu, MABIMS bersepakat mengkaji ulang kriteria ketinggian hilal 2 derajat, elongasi 3 derajat, dan umur bulan lebih dari 8 jam. MABIMS juga bersepakat penetapan awal bulan hijriah tidak hanya melihat aspek saintifik, tetapi perlu melihat aspek syariah, sosiologis, dan psikologis,” kata Kasubdit Hisab Rukyat dan Syariah Ditjen Bimas Islam, Ismail Fahmi.