Pemkab Lumajang Berencana Bentuk Satgas untuk Awasi Tata Kelola Pasir, Thoriqul Haq: Semua Ditata

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Tony Hermawan

TRIBUNJATIM.COM, LUMAJANG - Karena banyaknya pelanggaran atas tata kelola pasir di Lumajang, pemkab berencana membentuk satgas.

Dibentuknya satgas ini untuk memantau pertambangan, sebab disinyalir ada beberapa aktivitas pertambangan yang dilakukan tanpa izin (ilegal). Termasuk aktivitas pertambangan yang dilakukan di area bibir pantai selatan.

"Ada yang berizin tapi ternyata hasil tambangnya kalah dengan yang ilegal. Nah apa fungsi negara kalau yang legal kalah dengan yang ilegal. Intinya semua ditata untuk membuat tata kelola yang lebih baik," kata Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, Rabu (6/4/2022).

Personel satgas rencananya akan diisi oleh jajaran instansi vertikal seperti polisi, TNI, dan jaksa. Sedangkan pengawasan di tingkat dasar dilakukan oleh Satpol PP. 

Kapolres Lumajang, AKBP Dewa Putu Eka mengatakan, dalam menjalankan tugas mengawasi tata kelola tambang pasir, pihaknya akan mengedepankan tindakan preemtif. Tindakan ini lebih mengedepankan pendekatan dan imbauan. Berikutnya, jika sosialisasi tidak digubris, maka petugas akan melakukan tindakan hukum (represif).

"Biarkan kami satu wadah sinergi kegiatan dari tambang ini bisa diawasi dan terkendali. Karena dari beberapa sejarah banyak masalah muncul kalau tidak dikelola baik," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Lumajang, Oktafiyani menjelaskan, membentuk satgas pertambangan pasir menjadi solusi yang ditunggu-tunggu selama ini. Sebab, sudah berulangkali melakukan pembahasan soal pengaturan pertambangan pasir, namun selalu tidak membuahkan hasil. Bahkan selalu gagal dalam pelaksanaan.

"Ini memberikan kepastian bagi semua orang yang hidup di pertambangan pasir. Pendekatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terlihat humanis dan tegas. Saya setuju dan yakin dengan satgas ini, PAD akan meningkat dan tercapai, semua aktivitas pertambangan dapat tertata dengan baik," pungkasnya.