Ratusan Mahasiswa di Lamongan Gelar Aksi, Duduki Jalan Basuki Rahmad dan Suarakan 4 Tuntutan

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Hanif Manshuri

TRIBUNJATIM.COM, LAMONGAN - Sekitar 150 mahasiswa yang tergabung dalam HMI, PMII dan GMNI menggelar aksi dengan empat tuntutan.

Para aktivis ini mengawali aksinya di pertigaan Tugu Adipura Lamongan dengan memakan separuh badan di jalan Panglima Sudirman, Rabu (13/4/2022).

Di depan barisan pagar betis Polwan, mahasiswa ini bergantian berorasi dari masing-masing perwakilan terkait sejumlah tuntutan yang disuarakan yakni, menolak soal adanya wacana 3 periode bagi pemimpin negara atau presiden, menolak kenaikan harga BBM, minyak dan PPN.

Sebab penambahan masa jabatan tiga periode presiden, wacana amandemen UUD 1945, dan wacana penundaan pemilu 2024 telah menimbulkan banyak pro kontra di masyarakat.

"Itu adalah tindakan inkonstitusional. Kita harus menjaga kedaulatan konstitusi kita dan harus dijalankan oleh seluruh pihak tanpa terkecuali," tandas Alfazizi dalam orasinya.

Kedua, adalah soal kenaikan harga BBM yang berdampak dengan kenaikan kebutuhan bahan pokok.

Baca juga: Mahasiswa Jember Gelar Aksi, Bubar Setelah Ketua Dewan Menandatangani Pakta Integritas

Termasuk kenaikan harga minyak goreng yang dinilai mencekik rakyat. Para mahasiswa menilai itu menjadi tanggungjawab pemerintah.

Kenaikan migor menyebabkan kelangkaan beberapa bahan pangan di pasar sehingga sulit untuk dijangkau oleh masyarakat. 

Pemerintah seharusnya menjaga ketersediaan dan mempertahankan harga tetap stabil, apalagi menjelang perayaan Hari Raya Lebaran. 

"Walaupun ini adalah pola yang selalu berulang, namun pemerintah selalu gagal mengantisipasi hal tersebut," ungkapnya.

Terkhusus kelangkaan minyak goreng sehingga naiklah harga minyak goreng, mestinya pemerintah melalui lembaga negara yang ada bisa mengatasi permasalahan ketersediaan minyak.

Baca juga: Pelajar di Surabaya Diminta Tak Ikut Demo Mahasiswa pada 14 April, Eri Cahyadi: Mending Sekolah Saja

Serta melakukan tindakan tegas sesuai dengan undang undang terhadap oknum dari sektor pebisnis dan perindustrian yang bermain sehingga kestabilan bahan pokok didalam masyarakat tetap terjaga

Para mahasiswa juga menyoal soal kenaikan PPN. Isu kenaikkan PPN menjadi 11persen untuk menambah pemasukan negara melalui pajak, sangat kontraproduktif ditengah kondisi masyarakat yang saat ini sedang berjuang untuk keluar dari krisis ekonomi yang selama ini hancur akibat pandemi Covid.

Belum lagi, adanya wacana perluasan objek pajak yang akan diterapkan pemerintah terhadap produk-produk UMKM masyarakat seperti komoditas pertanian dan perkebunan, hasil hutan, dan banyak lainnya. 

Baca juga: Tolak Pemilu Ditunda, Mahasiswa di Bangkalan Blokade Jembatan Suramadu, Arah Surabaya Sempat Lumpuh

"Justru, saat ini masyarakat membutuhkan stimulus dari pemerintah untuk menggerakkan roda ekonomi untuk bangkit dari PPN. Saat ini  krisis dan bukan memperparah dengan isu kebijakan menaikkan PPN," tandas.

Para pendemo dari Tugu Adipura menuju ke Gedung DPRD dan melanjutkan orasinya.

Di depan gerbang Gedung DPRD, para mahasiswa diterima anggota dewan, Mahfud Shodiq dari FPKB dan Retno dari Fraksi Demokrat.

"Pada dasarnya dewan sepakat dengan apa yang jadi tuntutan para mahasiswa. Tapi ayo kita bahas dengan baik," kata Mahfud.

Baca juga: Ratusan Mahasiswa Turun ke Jalanan Surabaya, KBS Jadi Titik Kumpul, Bakal Datangi 2 Lokasi Ini

Sementara pendemo menolak kemauan dewan yang hanya meminta perwakilan mahasiswa yang boleh masuk gedung dewan untuk berunding.

Kapolres Lamongan, AKBP Miko Indrayana yang hendak memediasi massa juga meminta mahasiswa untuk menunggu adanya kesepakatan antara dewan dengan mahasiswa.

"Kita tunggu berapa perwakilan yang boleh masuk. Mari kita jaga agar kondusif. Saya yakin kalau tujuan anda mulia pasti akan ada penyelesaian, " ungkapnya.

Hingga berita ini dikirim, para mahasiswa masih duduk duduk di jalan Basuki Rahmad depan Gedung Dewan.

Massa memakan badan jalan dan mengharuskan pengguna jalan dari arah barat maupun timur harus mencari jalan alternatif.