Berita Gresik
Sindir Pemkab Gresik, Mahasiswa Gelar Aksi Pungut Sampah usai Unjuk Rasa di Depan Gedung DPRD
Ratusan mahasiswa yang menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRD Gresik berlangsung kondusif. Sebelum membubarkan diri, massa melakukan aksi pungut sa
Penulis: Willy Abraham | Editor: Ndaru Wijayanto
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, willy Abraham
TRIBUNJATIM.COM, GRESIK - Ratusan mahasiswa yang menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRD Gresik berlangsung kondusif. Sebelum membubarkan diri, massa melakukan aksi pungut sampah di jalan raya.
Aksi pungut sampah dilakukan sebagai bentuk tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Gresik terkait permasalahan sampah.
Korlap Aksi, M. Adi Setiabudi mengatakan tuntutan yang disampaikan adalah tolak wacana presiden 3 periode.
Kemudian tolak kenaikan BBM, tolak kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen, stabilkan harga bahan pokok, laksanakan janji politik Kabupaten Gresik dan tuntaskan persoalan sampah di Kabupaten Gresik.
"Tuntutan kami tolak presiden 3 periode, turunannya tolak kenaikan BBM, tolak kenaikan PPN dari 10 ke 11 persen, stabilkan bahan pokok. Tuntaskan persoalan sampah di Kabupaten Gresik," terangnya.
Adi menamnahkan, massa aksi menyampaikan aspirasi berjalan baik dan menjaga ketertiban di bulan puasa.
Perwakilan mahasiswa diterima masuk ke dalam ruangan rapat. Ditemui Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir dan Kapolres Gresik AKBP Mochamad Nur Azis.
Baca juga: Tak Puas Jawaban Ketua DPRD, Mahasiswa di Tuban Terlibat Saling Dorong dengan Petugas hingga Jatuh
Qodir sapaan akrab Abdul Qodir mengatakan tahapan penundaan pemilu hanya sekadar wacana. Tahapan pemilu sudah dimulai.
"Tidak ada penundaan pemilu," kata Qodir.
Terkait kenaikan harga BBM dan PPN, politisi PKB itu mengajak mahasiswa ikut melakukan analisa. Jika peruntukannya untuk mempertebal bantalan sosial tentu didukung.
"Jika tidak, kita tolak," tegasnya lagi.
Kemudian isu stabilitas harga kebutuhan pokok dan permasalahan sampah akan ditindaklanjuti. Pengelolaan sampah di Kota Pudak. Qodir menegaskan bahwa hal tersebut masih menjadi prioritas pemerintah daerah.
Seperti yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Gresik 2021-2026.
Pihaknya sudah menganggarkan Rp 5 Miliar untuk pembebasan lahan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
"Mari kita kawal bersama agar segera terealisasi," tandasnya.
Baca juga: Demo Tolak Penundaan Pemilu di Bangkalan Ricuh, 2 Mahasiswa Menderita Luka di Kepala
