Soal Pemilihan Pejabat Daerah, Puan Ingatkan Pemerintah untuk Selalu Transparan

Puan Maharani meminta agar pemilihan pejabat kepala daerah dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi publik.

Penulis: And | Editor: APS
Dok. Humas DPR RI
Ketua DPR RI Puan Maharani. 

TRIBUNJATIM.COM - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar pemilihan pejabat kepala daerah dilakukan secara transparan dan terbuka bagi partisipasi publik.

Hal itu disampaikan guna partisipasi publik bisa lebih memperkuat legitimasi pejabat kepala daerah.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Armand Suparman menegaskan, partisipasi publik tidak dimaksudkan sebagai pemilihan oleh publik, tetapi publik bisa memberikan penilaian dan masukan terkait calon pejabat.

“Partisipasi publik tidak ikut dalam memilih, tetapi yang dimaksudkan adalah bisa memberikan catatan atau masukan atas bakal calon yang telah disiapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk pejabat gubernur dan yang telah disiapkan oleh gubernur untuk pejabat bupati atau wali kota,” jelas Armand melalui keterangan persnya, Rabu (11/5/2022).

Armand menambahkan, catatan dan masukan publik itu diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menentukan figur pejabat yang akan dipilih. Selain itu, partisipasi publik juga akan memperkuat legitimasi terhadap para pejabat.

“Dengan catatan itu, pemerintah juga bisa memberikan atensi terhadap catatan-catatan itu, sehingga yang kita harapkan sebenarnya ketika ada catatan terkait dengan legitimasi pejabat oleh beberapa pihak atau pakar bisa mengisi ruang kosong tersebut,” ungkapnya.

Ia juga mengatakan, pentingnya partisipasi publik dalam pemilihan pejabat kepala daerah. Pasalnya, para pejabat itu nantinya akan menghadapi beberapa tantangan dalam melaksanakan tugasnya, mulai dari merespon kebijakan pemerintahan pusat hingga pemulihan usai pandemi.

“Kemudia yang dibutuhkan adalah pejabat kepala daerah yang kompeten, berkapasitas dan berintegrasi,” katanya.

Sebagai informasi, gelombang pertama pejabat kepala daerah akan mulai bertugas pada pertengahan Mei 2022 dengan jumlah 101 untuk memimpin di lima provinsi, enam kota, dan tiga kabupaten. Sementara itu, pada 2023, ada 171 pejabat kepala daerah yang akan bertugas.

Sebelumnya, Puan meminta kepada seluruh pejabat agar transparan dalam memilih pejabat kepala daerah. Pihaknya juga terus mendorong proses seleksi tersebut melibatkan partisipasi publik.

Hal ini disampaikan oleh Puan saat merespons 101 daerah yang akan diisi oleh pejabat kepala daerah pada 2022.

“Siapkan sarana yang memadai apabila masyarakat hendak memberikan masukan dan lakukan penyariangan secara terukur dan terbebas dari kepentingan politik,” ujar Puan.

Blokade politik

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia (UI) Eko Prasojo mengatakan, pemerintah perlu untuk mengajak anggota dewan untuk memilih calon kepala daerah.

“Sebaiknya untuk meminta pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan itu bisa memberikan masukan kepada Kemendagri mengenai profil yang bisa diusulkan,” jelas Eko.

Diharapkan nantinya, gubernur akan bekerjasama dengan DPRD untuk lebih mengenalkan diri, mendekatkan diri, sekaligus membuat diri lebih kompak.

“Misalnya soal pengangguran akan terhambat, takut nantinya terjadi blokade politik. Jadi anggatan tidak disetujui oleh DPRD,” ungkap Eko.

Lebih lanjut, ia mengatakan, transparasi dan partisipasi publik bisa dilakukan jika pemerintah memiliki standar kriteria dan proses yang jelas dalam pemilihan kepala daerah.

“Jadi ada baiknya Kemendagri untuk membuat standar kriteria dan juga proses dalam pengangkatan pejabat kepala daerah. Sebagaimana yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) agar Kemendagri membuat petunjuk pelaksanaan secara teknik,” katanya.

Adapun contoh proses seleksi terbuka yakni dimana ada panitia seleksi (Pansel), ada proses asesmen, wawancara, penulisan makalah, track record, dan uji publik.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved