Peringatan Keras Wali Kota Eri Cahyadi ke Pejabatnya, Tak Penuhi Indikator Kinerja, Diminta Mundur

Selain intervensi kepada MBR, Cak Eri juga mengingatkan kepekaan pegawainya terhadap berbagai permasalahan masyarakat lainnya. Seperti bayi stunting, gizi buruk, hingga rumah tidak layak huni (Rutilahu) di wilayahnya masing-masing untuk segera ditindaklanjuti oleh PD terkait.

“Apabila selama lima kali diketahui tidak sesuai dengan target kontrak kinerja, maka Kepala PD, Camat, dan Lurah yang bersangkutan dipersilahkan mengundurkan dari jabatan yang diemban,” tegasnya.

Tak hanya kepada para pejabat, Cak Eri juga memberikan perhatian kepada pegawai lainnya. Khusunya, para pegawai yang baru saja menerima Surat Keputusan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Misalnya, 67 orang CPNS mengikuti orientasi di sejumlah dinas, termasuk di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Surabaya. Di dinas tersebut, ada 22 CPNS yang mengikuti orientasi dan terus digembleng soal perencanaan sebuah kota.

Cak Eri Cahyadi bahkan turun langsung menggembleng mereka. Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini menjelaskan tentang perencanaan dan pembangunan sebuah kota, terutama Kota Surabaya.

Cak Eri banyak menjelaskan tentang tahapan-tahapan perencanaan dan penganggaran. "Para pegawai harus terus belajar dan belajar, jangan pernah bosan untuk belajar demi menyempurnakan perencanaan Kota Surabaya,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya Febrina Kusumawati menjelaskan bahwa keinginan memberikan arahan kepada ASN baru merupakan inisiatif Wali Kota Eri.

Bagi Cak Eri, perencanaan Kota Surabaya amat penting. “Bahkan, bagi kita yang eksisting, beliau selalu mengajak ayo kalau merencanakan sesuatu betul-betul berbasis data dan ayo pakai hati,” katanya.

Selain itu, para CPNS ini merupakan elemen baru di Pemkot Surabaya atau fresh graduate dalam istilah mahasiswa. "Dalam masa orientasi di kami itu, mereka kita ajari bagaimana menyusun RPJMD, tahapan-tahapan Renstra, menyusun RKPD, perencanaan setahun hingga lima tahun sampai pada APBD disahkan di DPRD,” tegasnya.

Menurutnya, ilmu perencanaan itu tidak hanya dipakai di Bappeda Litbang saja. Namun, juga harus dipakai di semua dinas di lingkungan Pemkot Surabaya.

“Semua dinas harus paham ilmu perencanaan, karena ini adalah awal dari pembangunan sebuah kota atau daerah,” pungkasnya.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com