Berita Jatim

Pekan Depan Pemerintah Buka Keran Ekspor CPO, Pastikan Bakal Lakukan Pengawasan Ketat

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah secara resmi akan membuka kembali keran ekspor crude palm

Penulis: Yusron Naufal Putra | Editor: Januar
TribunJatim.com/ Yusron Naufal Putra
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat konferensi pers virtual, Jumat (20/5/2022). 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah secara resmi akan membuka kembali keran ekspor crude palm oil atau CPO mulai Senin (23/5/2022) pekan depan.

Sekalipun ekspor CPO kembali diizinkan, namun pemerintah memastikan bakal memelototi ketat dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Pengawasan ketat akan dilakukan berbagai pihak dan terintegrasi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memang memberikan pernyataan untuk membuka kembali keran ekspor CPO pada pekan depan. Pembukaan keran ekspor itu dilakukan guna menjaga harga tandan buah segar dari petani sawit tetap terjaga.

"Pelaksanaan ekspor oleh produsen minyak goreng akan dilakukan pengawasan secara ketat dan terintegrasi oleh Bea Cukai, Satgas Pangan Polri, kementerian lembaga terkait, Pemda dan pengawasan yang melibatkan Kejaksaan Agung,” kata Airlangga saat menggelar konferensi pers virtual, Jumat (20/5/2022) siang.

Baca juga: PO Ardiansyah Bakal Diperiksa Polres Mojokerto Terkait Kasus Kecelakaan Maut Bus di Tol Sumo

Airlangga menegaskan pemerintah bakal menindak secara tegas setiap penyimpangan dalam aturan minyak goreng. Baik pada sektor distribusi maupun ekspor.

Menurutnya, kebijakan pembukaan keran ekspor ini juga bakal diikuti kebijakan untuk menjamin ketersediaan bahan baku minyak goreng.

Pemerintah akan menerapkan aturan domestic market obligation (DMO) dan domestic prize obligation pada minyak goreng nasional. Kebijakan ini akan ditentukan oleh Kementerian Perdagangan.

Airlangga menegaskan, Kemendag bakal menetapkan besaran DMO yang harus dipenuhi produsen serta mekanisme untuk distribusi minyak goreng ke masyarakat secara merata.

Ketersediaan pasokan dipastikan akan terus dipelototi melalui aplikasi digital dari Kemenperin. Distribusi pasar akan menggunakan sistem pembelian berbasis KTP. Upaya ini diharapkan agar distribusi minyak goreng bisa tepat sasaran.

“Akselerasi percepatan distribusi migor dengan harga eceran tertentu, pemerintah memberikan penugasan Perum Bulog untuk menyediakan cadangan 10 persen dari total kebutuhan minyak goreng,” ucap Ketua Umum Partai Golkar tersebut.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved