Fraksi Gerindra Puji Opini WTP Pemprov Jatim, Pengentasan Kemiskinan Perlu Sinergi

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim memuji Pemprov setelah mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2021. 

Opini WTP ini menjadi kesebelas kalinya yang diraih Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Serta, tujuh kali berturut-turut yang diterima terhitung sejak tahun anggaran 2015. 

"Saya mengapresiasi atas penilaian yang diberikan oleh BPK kepada Pemprov Jatim, yaitu WTP," kata Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim Muhammad Fawait, Rabu (25/5/2022). 

Politisi yang akrab disapa Gus Fawait ini tak memungkiri, dalam LHP BPK yang disampaikan dalam rapat paripurna di DPRD Jatim itu memang terdapat beberapa persoalan yang perlu tindaklanjut. 

Misalnya, persoalan pengentasan kemiskinan yang dalam LHP BPK tersebut turut diulas. Gus Fawait menyatakan, apa yang dilakukan Pemprov Jatim sebetulnya telah on the track. 

Menurutnya, penanggulangan persoalan kemiskinan sejatinya bukan sepenuhnya tanggungjawab Pemprov Jatim saja. Untuk lebih optimalnya langkah perlu sinergi dengan pemerintah pusat. 

Sebab, kemiskinan banyak didapati di kawasan pedesaan maupun perkebunan yang pengelolaannya paling luas berada di bawah pemerintah pusat atau BUMN. Sehingga, sinergi ini penting untuk upaya makin optimalnya langkah pengentasan.  

"Namun, tetap masukan dari BPK itu menjadi hal yang positif untuk ditindaklanjuti diterjemahkan menjadi penganggaran di Pemprov untuk tahun berikutnya," jelas Gus Fawait yang juga Bendahara DPD Partai Gerindra Jatim.