TRIBUNJATIM.COM - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puan Maharani bertemu dengan Presiden United Nations General Assembly (UNGA) atau Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Abdullah Shahid di sela-sela acara The 7th Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022.

Pada pertemuan tersebut, Abdullah Shahid menyampaikan dukungannya terhadap peran perempuan di bidang politik.

“Saya mendukung agar perempuan berperan di bidang politik dan terlibat dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat nasional maupun internasional,” katanya dalam pertemuan bilateral dengan Puan yang berlangsung di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Kamis (26/5/2022).

Tak hanya itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) Maladewa ini juga mendukung perempuan sebagai pimpinan tertinggi dalam organisasi-organisasi publik.

Abdullah pun menyinggung belum pernah ada Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB yang datang dari kaum perempuan.

“Dan hanya empat Presiden Majelis Umum PBB yang perempuan selama 76 tahun PBB berdiri. Maka saya berharap dan mendukung agar Sekjen PBB berikutnya adalah perempuan,” ucap tokoh dunia yang pernah menjadi Ketua Parlemen Maladewa tersebut.

Menanggapi pernyataan itu, Puan pun memberi tanggapan positif terhadap dukungan dari Abdullah Shahid.

Menurut mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu, kini sudah saatnya perempuan punya peran lebih dalam bidang politik.

“Dan juga memegang posisi tinggi jabatan publik, baik di tingkat nasional maupun internasional,” ungkap Puan.

Kepada Presiden Majelis Umum PBB, ia menegaskan bahwa Indonesia memiliki komitmen yang kuat terhadap pemberdayaaan perempuan dan kesetaraan gender.

Puan menyatakan, sudah banyak kaum perempuan di Indonesia yang memegang jabatan publik tinggi.

“Indonesia telah memiliki presiden perempuan, menteri koordinator perempuan, menteri-menteri perempuan, anggota parlemen perempuan, gubernur, wali kota, dan bupati perempuan,” urainya.

“Saya merupakan perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPR RI termuda dalam sejarah Indonesia,” lanjut Puan.

Aturan 30 persen anggota perempuan

Pada kesempatan itu, Puan juga menyinggung soal Indonesia yang mengadopsi aturan kuota 30 persen bagi anggota perempuan di lembaga perwakilan rakyat.

Tak hanya di lembaga perwakilan rakyat, kata Puan, aturan tersebut juga berlaku pada keanggotaan di partai politik dan lembaga pemilu.

“Hal ini memfasilitasi tren peningkatan keterpilihan perempuan dalam pemilihan legislatif. Pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, terdapat 118 orang dari 575 anggota DPR adalah perempuan. Saat ini, jumlah anggota perempuan di DPR 120 orang, atau 21 persen dari seluruh anggota parlemen,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Puan juga menyinggung bahwa DPR baru saja mengesahkan Undang-undang (UU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang berbasis gender.

Ia mengatakan, UU TPKS merupakan dukungan negara terhadap kaum perempuan yang sering menjadi korban kekerasan seksual.

“Hal ini menjadi terobosan penting pengaturan hukum acara yang komprehensif serta pengakuan dan jaminan hak korban,” tegas Puan.

Ia juga menyampaikan bahwa DPR melembagakan Kaukus Perempuan yang berfokus pada program pemberdayaan politik perempuan melalui pelaksanaan advokasi. Hal ini untuk mendorong 30 persen keterwakilan perempuan di lembaga politik.

Lebih lanjut, Puan menjelaskan, Kaukus Perempuan DPR juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas politik anggota parlemen perempuan.

“Komitmen nasional ini juga memerlukan komitmen kuat pada tingkat internasional. Saya tahu Presidency of Hope dari Presiden Sidang Majelis Umum (SMU) PBB saat ini juga berisi perkuatan kesetaraan gender,” ucap cucu Proklamator RI Bung Karno itu.

“Karenanya saya siap untuk bekerja sama dengan Yang Mulia (Abdullah Shahid) untuk memajukan pembahasan isu gender pada berbagai forum internasional, termasuk pada pembahasan The Eighth G20 Parliamentary Speakers' Summit (P20),” tambah Puan.