Berita Jatim
Antisipasi Wabah PMK, Gubernur Khofifah Minta Kepala Daerah Ambil Langkah Strategis
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta Bupati/Wali Kota se-Jatim untuk melakukan sejumlah langkah terkait penanganan Penyakit Mulut
Penulis: Yusron Naufal Putra | Editor: Januar
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta Bupati/Wali Kota se-Jatim untuk melakukan sejumlah langkah terkait penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
Khofifah meminta para kepala daerah mulai dari membentuk satgas, surat edaran hingga sejumlah langkah strategis lain.
Ini disampaikan Khofifah dalam Rapat Koordinasi Percepatan PMK pada hewan ternak yang berlangsung di Malang, Senin (30/5/2022). Rakor ini dimaksudkan untuk memastikan langkah strategis agar wabah PMK tidak meluas. Utamanya, agar hewan kurban di Jatim maupun yang akan dijual keluar daerah dalam kondisi aman.
“Mohon segera mengeluarkan SK pembentukan Satgas PMK ini berkoordinasi dengan Dandim dan Kapolres. Terutama di titik-titik pengumpulan hewan kurban. Sehingga, hari ini harus lebih restriktif tempat dimana masyarakat bisa mengakses hewan kurban,” kata Khofifah dalam rakor yang dihadiri forkopimda Jatim.
Baca juga: Surabaya Vaganza Sisakan Tumpukan Sampah, Capai 30 Ton, Banyak Bungkus Makanan
Selain membentuk satgas, para kepala daerah ini juga diharapkan dapat segera mengeluarkan surat edaran. Isinya, terkait panduan pemotongan hewan kurban. Dimana secara rinci, dapat ditentukan lokasi pemotongan titik RPH tertentu. Tujuannya, agar mengoptimalkan pemantauan.
Di sisi lain, Khofifah juga meminta Bupati/Wali Kota menyiapkan anggaran. Mulai pengadaan obat-obatan, sarana pendukung pengendalian dan operasional petugas vaksinasi PMK. Serta, diharapkan dapat melakukan pemetaan status bebas tertular dan terduga berbasis kecamatan atau desa.
"Kemudian juga melakukan pendataan jumlah hewan rentan PMK berbasis desa untuk kesiapan vaksinasi serta penyiapan SDM meliputi dokter hewan di Jatim sebanyak 950 orang dan paramedis veteriner sebanyak 1.500 orang. Ini untuk pelaksanaan pengobatan dan vaksinasi masal,” ucap Khofifah.
Mantan Menteri Sosial ini pun meminta jajaran TNI/Polri baik Kodim dan Polres melakukan langkah tindak lanjut pengendalian PMK di Jatim. Yakni, bantuan pendampingan pengawasan isolasi dan lockdown pada daerah tertular. Termasuk bantuan pendampingan pengawasan penutupan sementara pasar hewan.
Kemudian juga bantuan pengawasan lalu lintas ternak dari daerah tertular PMK, bantuan sosialisasi pentingnya desinfeksi kandang dan lingkungan peternakan. Serta, bantuan pengamanan pelaksanaan pengobatan dan vaksinasi masal.
Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com
