Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Berita Jatim

Komisi E DPRD Jatim Terus Dorong Optimalisasi Perhatian pada Pesantren

Komisi E DPRD Jatim mendorong perhatian kepada Pesantren dapat terus optimal. Apalagi, belum lama ini sudah ada Perda tentang Fasilitasi

Penulis: Yusron Naufal Putra | Editor: Januar
TribunJatim.com/ Yusron Naufal Putra
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Hikmah Bafaqih saat melihat produk yang dikembangkan salah satu Pesantren di Malang. 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Komisi E DPRD Jatim mendorong perhatian kepada pesantren dapat terus optimal. Apalagi, belum lama ini sudah ada Perda tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren yang baru saja digedok.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Hikmah Bafaqih mengungkapkan, dalam Perda tersebut setidaknya terdapat beberapa aspek yang menjadi orientasi misalnya penguatan ekonomi, pemberdayaan dan seterusnya.

Diantara yang menjadi konsentrasi dorongan untuk optimalisasi itu adalah program unggulan Pemprov yakni One Pesantren One Product (OPOP). "Dalam perjalanannya sudah bagus, tapi kita ingin terus ada peningkatan," kata Hikmah, Jumat (10/6/2022).

Menurut Hikmah, pihaknya ingin program yang menyasar Pesantren itu berjalan sesuai dengan harapan. Untuk itu, pada Kamis (9/6/2022) kemarin, Komisi E juga menggelar rapat bersama pihak terkait untuk monitoring program ini.

Baca juga: Pasangan Kumpul Kebo di Surabaya Digerebek Polisi di Rumahnya, Kompak Jualan Barang Haram

Berlangsung di salah satu pesantren di Malang, rapat ini juga mengundang sejumlah OPD di lingkungan Pemprov Jatim, perwakilan sejumlah pesantren termasuk tim OPOP. Dikatakan Hikmah, pihaknya menampung agar program ini dapat lebih baik lagi.

Setidaknya terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Mulai dari penguatan anggaran hingga perhatian berbagai pihak yang perlu terus ditingkatkan. Politisi PKB itu meyakini jika ini dilakukan maka dapat berdampak baik.

Hikmah menyebut bakal ada tindaklanjut setelah ini. Rencananya, Bapemperda DPRD Jatim akan memanggil Biro Hukum Pemprov Jatim agar ada Pergub sebagai tindaklanjut Perda. "Mungkin OPOP juga bisa dimasukkan di dalamnya," pungkasnya.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

Sumber: Tribun Jatim
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved